Pengadaan Puluhan Ribu Kendaraan Bermotor Roda Dua Listrik MBG Disorot KPK

Jakarta, CNN Indonesia —

Pengadaan Di 25 ribu sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik Sebagai Langkah Makan Bergizi Gratis (MBG) Dari Badan Gizi Nasional (BGN) disorot Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK). KPK menjelaskan pengadaan Produk dan jasa adalah lahan rawan Penyalahgunaan Jabatan.

“Tentu KPK Memberi perhatian soal itu,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo Ke Jakarta, Selasa (14/4), dikutip Di.

Sebelumnya diketahui publik bahwa BGN melakukan pengadaan puluhan ribu Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik usai muncul video viral Ke media sosial yang memperlihatkan banyak Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik jenis trail berlogo BGN Ke sebuah gudang besar Ke Jawa Barat.

Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik ini juga tampak Memperoleh logo Emmo, dugaannya merupakan model bernama JVX GT.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan Di 7 April 2026 bahwa pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik berfungsi Sebagai mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengadaan itu masuk Dana 2025, Sambil realisasi secara administratif dan keuangan berlangsung Di 2026.

Dia menyebut penyedia cuma sanggup menyelesaikan 85 persen Bersama 25.644 unit sesuai Kesepakatan, jumlahnya 21.801 unit.

Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik ini diklaim diproduksi Ke Di negeri Bersama tingkat komponen Di negeri (TKDN) 48,5 persen. Produksinya dilakukan Ke fasilitas yang berada Ke Citeureup, Jawa Barat.

Area rawan Penyalahgunaan Jabatan

Budi menyampaikan perhatian KPK Di situasi ini Lantaran pengadaan Produk dan jasa salah satu area rawan terjadinya Penyalahgunaan Jabatan.

“Yang Terkait Bersama Bersama pengadaan itu, tentu KPK juga menyoroti Lantaran memang pengadaan Produk dan jasa itu menjadi salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Jabatan,” katanya.

Tindak pidana Penyalahgunaan Jabatan dikatakan bisa terjadi Di proses Pendesainan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban Ke pengadaan Produk dan jasa.

“Mulai Bersama proses awal, perencanaannya itu apakah sudah dilakukan analisis kebutuhannya Supaya nanti berujung kepada spesifikasi kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan?” ujar Budi.

“Setelahnya Itu Yang Terkait Bersama Bersama kebutuhan, apakah kebutuhan itu merata? Artinya, kendaraan Bersama spek demikian itu rata dibutuhkan Ke semua lokasi atau seperti apa?” ujar dia lagi.

Budi juga menyoroti Topik PT Yasa Artha Trimanunggal selaku Mendominasi pengadaan yang dinilai belum banyak Memperoleh dealer atau penyalur. Dia bilang lembaga antirasuah memandang hal tersebut Bersama proses yang dilakukan Dari BGN.

“Di konteks pelaksanaan pengadaan Produk dan jasa kan tentu itu harus dilihat, mengapa misalnya vendor A yang Berhasil, gitu kan? Pasti ada argumentasi-argumentasi Di proses pengadaan Produk dan jasa tersebut. Nah, itu yang Setelahnya Itu nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

(fea)

Add

as a preferred
source on Google