Iffa Rosita Gantikan Hasyim Asy’ari Bersama Sebab Itu Komisioner Penyelenggara Pemilihan Umum

JAKARTA – Anggota Komisi II Wakil Rakyat Guspardi Gaus menyebut, Iffa Rosita sebagai pengganti Hasyim Asy’ari sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pemilihan Umum). Hal itu lantaran Iffa Menyambut suara tertinggi Untuk Kandidat Komisioner Penyelenggara Pemilihan Umum yang tak lolos Pada fit and proper test.

“Nomor urut 8 kalau tidak salah saudari Iffa Untuk Kalimantan,” kata Guspardi Pada ditemui Hingga Kompleks Legislatif Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Guspardi menjelaskan, Syarat itu didasari Pasal 29 ayat (4) huruf a Aturantertulis No. 2/2007 tentang Penyelenggara Pemungutan Suara Rakyat yang mengatur bahwa pengganti anggota Penyelenggara Pemilihan Umum digantikan Bersama Kandidat anggota Penyelenggara Pemilihan Umum urutan Posisi berikutnya Untuk hasil pemilihan yang dilakukan Bersama Wakil Rakyat.

Guspardi menjelaskan, panitia seleksi menyerahkan 14 orang Kandidat anggota Penyelenggara Pemilihan Umum 2022-2027 Hingga Komisi II Wakil Rakyat Ke 2022. Ke Pada Yang Sama, yang terpilih menjadi anggota Penyelenggara Pemilihan Umum berjumlah 7 orang. Artinya, pengganti Hasyim yaitu Kandidat anggota Penyelenggara Pemilihan Umum Posisi 8 sesuai pemungutan suara yang dilakukan Bersama Komisi II Wakil Rakyat Ke 2022.

Kendati demikian, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Ri Joko Widodo (Jokowi) segera Menerbitkan surat keputusan mengangkat pengganti Hasyim sesuai putusan DKPP. “Mudah-mudahan Untuk seminggu ini Bapak Ri bisa Menerbitkan surat keputusan Di apa yang Untuk kita bicarakan,” terang Guspardi.

Sebelumnya Itu, DKPP memberi Hukuman Politik pemecatan kepada Hasyim Asy’ari lantaran terbukti melanggar kode etik dan pedoman prilaku berupa tindakan asusila Di Anggota PPLN berinidial CA.

Hukuman Politik dijatuhkan Untuk sidang putusan Yang Terkait Bersama Perkara Hukum dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asya’ri Di anggota PPLN Den Haag, Belanda, Rabu, 3 Juli 2024. Untuk putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan Untuk pengadu.

DKPP juga meminta Jokowi melaksanakan putusan tersebut paling lama tujuh hari Dari putusan tersebut dibacakan. DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Penyelenggara Pemilihan Umum) Sebagai mengawasi pelaksanaan putusan itu.