Kesiapan Infrastruktur Lokasi 3T Dari Sebab Itu Tantangan Pemerataan Energi

JAKARTA – Langkah pemerintah Untuk Memberi akses energi yang merata dan terjangkau Untuk seluruh Kelompok Ke semua Daerah Ke Indonesia terus dilakukan. Pemerataan energi nasional Ke seluruh pelosok negeri bukanlah hal mudah.

Kesiapan infrastruktur Di Lokasi 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menjadi tantangan tersendiri Untuk pemerataan energi. Belum lagi Di pemerataan sumber daya manusia Untuk Memberi pelayanan Kelompok.

Pimpinan Pusat (PP) Kesatria Muda Respublika (KMR) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Melakukan focus group discussion Di tema “Ke SDM Unggul Untuk Ketersediaan dan Keterjangkauan BBM Ke Indonesia” Ke Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Belajar Uhamka, Rabu (3/7/2024).

Iwan Bento Wijaya, Dewan Pembina PP KMR mengatakan pemerintah telah menetapkan Aturan BBM Satu Harga Lewat Perpres No 63 Tahun 2020. Jika Langkah BBM Satu Harga terbuka Untuk badan usaha yang Memperoleh izin Untuk turut andil Untuk pemerataan energi Ke Indonesia.

Lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), setiap badan usaha yang Memperoleh izin berhak terlibat Untuk Memberi aksesibilitas energi hingga Lokasi 3T.

“Lalu siapa yang mengikuti Langkah? Siapa yang punya semangat nasionalisme menyediakan BBM Ke Lokasi 3T? Hanya dua yakni PT Patra Niaga dan PT AKR,” kata Iwan.

Dia menilai betapa pentingnya SDM unggul Untuk tata niaga sektor Energi dan gas baik Ke hulu maupun hilir. Baginya, diperlukan Penanaman Modal yang besar Untuk tata kelola sumber daya manusia.

“Ini harus ada bentuk sinergisitas Antara Penanaman Modal Di SDM dan Penanaman Modal Di Ilmu Pengetahuan Untuk melakukan pengawasan,” ujar Iwan yang juga pengamat energi.

Ketua Umum Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia Wiwit Sudarsono mengungkapkan bahwa Langkah BBM Satu Harga yang dijalankan Dari pemerintah cukup dirasakan sopir angkutan umum online Ke Lokasi.