Alasan Megawati Masukkan Ganjar dan Ahok Di Pengurus Pusat PDIP

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Sistem Pemerintahan Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan Megawati Soekarnoputri merombak kepengurusan pengurus pusat Bersama memasukan sejumlah nama mulai Bersama Ganjar Pranowo hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pelantikan dan pengucapan sumpah tersebut digelar Di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Diketahui, Megawati merombak kepengurusan Untuk Peristiwa pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan pengurus DPP PDI-Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025. “Di Untuk Pertemuan tadi, konsolidasi partai, Ibu Mega memang Memperkenalkan perubahan struktur Bersama DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan, itu tidak lain sebagai Dibagian Bersama adaptif policy yang bersifat strategis Di Untuk Berusaha Mengatasi tantangan-tantangan Di Didepan yang tidak ringan,” kata Hasto usai Peristiwa pelantikan, Jumat (5/7/2024).

Hasto mengatakan, struktur kepengurusan Mutakhir dipersiapkan Untuk hadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Ia menambahkan, pihaknya ingin Memperkenalkan kesetaraan Bersama setiap anak bangsa Bersama ajang Pemilihan Kepala Daerah Serentak ini. “Lantaran yang ingin kita bangun dentan Pemilihan Kepala Daerah Serentak itu adalah prinsip kesetaraan Bersama setiap anak bangsa Untuk dapat didorong Lewat proses yang demokratis menjadi pemimpin secara ideal, Kendati mereka berasal Bersama kalangan rakyat biasa,” kata Hasto.

“Tetapi Memiliki kemampuan profesional, Memiliki komitmen ideologis, Memiliki kemampuan teknokratik Untuk membawa perubahan Indonesia, maka mereka harus diberikan ruang Agar Pemilihan Kepala Daerah Serentak bukan menjadi konsensus elit yang Lalu melakukan pengaturan dan Lalu membawa jarak Bersama rakyatnya,” sambungnya.

Atas dasar itu, Hasto menyampaikan terdapat sejumlah tokoh yang masuk Untuk struktur partai. Salah satunya, Adian Napitupulu yang menjabat sebagai Wasekjen PDIP Bidang Kominfo. “Lantaran kemampuan Pak Adian juga Di Untuk Memberi penjelasan kepada publik Bersama cara yang bisa diterima Dari Komunitas dan berdasarkan prinsip komunikasi yang didasarkan Ke ideologi partai,” ucap Hasto.

Di Samping Itu, kata Hasto ada juga Ronny Talapessy yang menjabat Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional. Dimasukannya Ronny, kata Hasto, didasari adanya suatu kencederungan Pada otokrasi hukum, autocratic legalism.

Menurutnya, hal itu harus dijawab bahwa hukum harus mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat. Ia menegaskan, hukum bukan mencerminkan elit kekuasaan. “Tetapi mencerminkan suatu ide tentang bagaimana kesetaraan, keadilan, hak yang sama Bersama rakyat Pada pembangunan itu dapat dijamin Bersama berkeadilan,” kata Hasto.

“Agar masuk seperti Pak Ganjar Pranowo selaku Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Area, Pak Basuki Tjahaja Purnama Ketua DPP Bidang Perekonomian, Lalu ada Pak Deddy Sitorus Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemungutan Suara Nasional Eksekutif, ada Rano Karno Di Bidang Kebudayaan, Agar politik nanti Akansegera mencerminkan suatu estetika Untuk kebudayaan itu,” tandas Hasto.