Alva Minta Kejelasan Nasib Bantuan Pemerintah Kendaraan Bermotor Roda Dua Listrik

Jakarta, CNN Indonesia —

Alva meminta pemerintah memberi kejelasan Yang Berhubungan Bersama nasib Bantuan Pemerintah Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik Ke Indonesia. Menurut perusahaan selain produsen, konsumen juga butuh kepastian.

“Bersama Sebab Itu kalau Di Alva tentu kami berharap ada kejelasan Di sisi pemerintah Yang Berhubungan Bersama apakah Aturan soal insentif ini ada apa tidak, dan kalau iya mekanismenya seperti apa,” kata Putu Swaditya Yudha, Chief Marketing Officer Alva, Ke pabrik Cikarang, Jawa Barat, Kamis Jumat (23/5).

Agar Usaha Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik kembali menggeliat, ia mengatakan Kandidat konsumen butuh kepastian. Jika hanya digantung tanpa kejelasan kapan bakal memberi Bantuan Pemerintah, dikhawatirkan malah membuat Kelompok menunda pembelian.

“Bersama Sebab Itu supaya ada kejelasan Sebagai konsumen sebenarnya. Itu harapan Di Alva,” kata Putu.

Pemerintah Sebelumnya Itu telah menggelontorkan Bantuan Pemerintah Rp7 juta per unit mulai 2023 dan dipahami sempat membuat produsen kebanjiran pesanan.

Akan Tetapi pemerintah menilai pemberian Bantuan Pemerintah ini kurang berhasil Agar kuotanya dipangkas hingga menjadi 60 ribu Ke 2024. Dari Pada itu Bantuan Pemerintah dihentikan dan posisinya kini menggantung.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sempat Berkata Ditengah Merundingkan kelanjutan Bantuan Pemerintah Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik Sebagai 2025 Akan Tetapi menjelaskan skemanya belum pasti sama.

Kemenperin belum lama ini Membeberkan usulan insentif diskon Iuran Wajib Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 12 persen Sebagai Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik. Insentif itu buat Sepedamotor Listrik roda dua dan tiga serta Memiliki dua kategori.

Kategori pertama kendaraan Bersama Tingkat Komponen Di Negeri (TKDN) Ke atas 40 persen yang Memiliki baterai jenis Sealed Lead Acid (SLA) diberikan insentif PPN DTP 6 persen.

Ke kategori kedua pemberian insentifnya lebih besar yaitu 12 persen Sebagai TKDN Ke atas 40 persen yang menggunakan baterai lithium.

Usulan insentif Mutakhir ini sudah diajukan Lewat proposal Hingga Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Dari November 2024. Akan Tetapi Hingga Pada Ini belum ada regulasi Mutakhir yang terbit sebagai payung hukum Sebagai diberlakukan.

(ryh/fea)