Audit Biaya Pemeliharaan PDN, Dewan Perwakilan Rakyat: Patut Diduga Ada Penyelewengan

JAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mendorong aparat penegak hukum (APH) memeriksa atau mengaudit penggunaan Biaya pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) . Dorongan ini menyusul penggunaan Biaya pemeliharaan yang mencapai Rp700 miliar tak membuat PDN aman Bersama Intrusi.

“Patut diduga ada dugaan tindak penyelewengan Hingga sana. Ada oknum-oknum tidak kompeten Hingga PDN. Karena Itu saya kira, tidak ada salahnya Untuk lembaga penegak hukum seperti Polri, KPK, Kejagung, Sebagai mulai Mengejar dugaan tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Sahroni, Minggu (30/6/2024).

Dia heran Bersama kinerja pihak Yang Berhubungan Bersama yang tidak bisa mengamankan PDN Bersama Intrusi. Padahal, mereka sudah disokong Bersama Biaya yang sangat besar.

“Bersama dana sebesar itu, masak iya proteksi sibernya mudah dibobol dan tidak bisa dipulihkan. Kan tidak masuk akal. Terus ngapain aja mereka Pada ini Bersama dana sebesar itu?” katanya.

Dia meminta agar pejabat Hingga lembaga Yang Berhubungan Bersama Memperbaiki pengamanan PDN supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. “Masak Negeri kita dibuat tidak berdaya seperti ini. Data sentral dibobol Bersama mudah. Sangat fatal dan memalukan,” ucapnya.

Menurut Sahroni, harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka diminta tak menghindar Bersama mencari berbagai alasan

“Harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jangan cuma ngeles Bersama seribu alasan tanpa adanya perbaikan,” ujarnya.

(jon)