Biaya Kemenkes Dipangkas Rp 19 T, Pakar: Kurangi Perdinas-Peristiwa Seremonial

Jakarta –

Sebelumnya Itu diberitakan, Pemimpin Negara Prabowo Subianto Mengeluarkan Instruksi Pemimpin Negara (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Yang Terkait Didalam pemangkasan Biaya. Inpres tersebut ditindaklanjuti Didalam Surat Pembantu Pemimpin Negara Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan Biaya kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun.

Pemimpin Negara Prabowo Subianto merilis Instruksi Pemimpin Negara (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Yang Terkait Didalam pemangkasan Biaya. Inpres tersebut ditindaklanjuti Didalam Surat Pembantu Pemimpin Negara Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan Biaya kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun, termasuk Kementerian Kesejaganan RI.

Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit Kemenkes Prof Tjandra Peregangan Aditama mewanti-wanti agar hal ini tak ikut berdampak Di Biaya pelayanan Kesejaganan.

Mantan Direktur Infeksi WHO Asia Tenggara ini juga berpesan, prioritas penggunaan Biaya yang Di ini tersedia harus diutamakan Di kegiatan langsung Ke lapangan, utamanya Untuk hal promotif dan preventif. Prof Tjandra juga mengingatkan perlunya memastikan ketersediaan Terapi dan alat Kesejaganan Ke Komunitas, agar pasokannya tidak ikut terganggu.

Prioritas penggunaan Biaya yang Di ini tersedia harus diutamakan Di kegiatan langsung Ke lapangan, utamanya Untuk hal promotif dan preventif. Prof Tjandra juga mengingatkan perlunya memastikan ketersediaan Terapi dan alat Kesejaganan Ke Komunitas, agar pasokannya tidak ikut terganggu.

Salah satunya bisa Didalam Memangkas kegiatan tidak perlu, misalnya perjalanan dinas hingga kegiatan seremonial.

“Seperti juga Keputusan umum Sebagai kementerian dan lembaga lain maka hal-hal yang tidak perlu tentu harus dikurangi, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial dan lain lain, serta menjamin efisiensi Ke Untuk alur kerja kantor Kementerian, Didalam menggunakan SDM ASN yang ada Ke Kementerian,” pesan dia Untuk keterangan tertulis yang diterima detikcom Kamis (6/2/2024).

Ke Ditengah pemangkasan Pemberian Untuk AS, pemerintah juga dinilai perlu gencar melakukan Hubungan Luar Negeri Kesejaganan Dunia.

“Yang harus dicamkan, pemangkasan Biaya ini tidak boleh Memangkas pelayanan Kesejaganan kepada rakyat kita semua, serta pelayanan Kesejaganan menyeluruh ini (tidak hanya kuratif) harus sesuai Didalam kebutuhan sebagian besar rakyat Indonesia,” pungkasnya.

(naf/kna)