Bioethanol Masuk PSN, Pemerintah Didorong Intervensi Bahan Baku

JAKARTA – Sebagai regulator, Pemerintah diharapkan serius Merangsang Pembuatan bioethanol sebagai bahan bakar nabati (BBN) . Terlebih, bioethanol sudah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) .

Demikian disampaikan Direktur Eksektif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa. Ia juga menegaskan, bahwa Bersama ditetapkannya bioethanol ditetapkan sebagai salah satu PSN, maka Pemerintah harus bersedia melakukan intervensi Ke bidang bahan baku.

“Perlu keseriusan Pemerintah. Hal yang utama adalah Pemerintah harus melakukan intervensi pengadaan feedstock (bahan baku),” ujar Fabby kepada media.

Keseriusan Pemerintah, menurut Fabby memang sangat dibutuhkan. Lantaran setidaknya terdapat tiga tantangan yang harus dihadapi.

Tantangan pertama, lanjut Fabby, tanaman yang menjadi sumber bahan baku bioethanol Ke Indonesia sangat sedikit jika dibandingkan kelapa sawit. Itu sebabnya, Pembuatan biodiesel B40 lebih mudah dan cepat, Lantaran tinggal menghitung, berapa banyak Sebagai BBN dan berapa yang Sebagai Produk Ekspor. Hal itulah yang membedakan Bersama bioethanol.

“Sekarang kita lihat bioethanol. Ethanol itu kan dihasilkan Untuk tanaman juga seperti tebu, jagung, sorgum maupun singkong. Masalahnya, feedstock-nya tidak cukup. Gula saja masih Pembelian Barang Untuk Luar Negeri kok. Sedangkan Sebagai ethanol diambil molasenya kan juga enggak cukup Bersama bahan baku yang ada,” kata Fabby.

Tantangan kedua Sebagai menghasilkan ethanol Bersama standar fuelgrade juga tidak mudah Lantaran yang dibutuhkan adalah ethanol 99%. “Meski bukan hal sulit dipelajari. Tetapi Sebagai menghasilkan ethanol fuelgrade tetap membutuhkan intervensi Pemerintah,” ujarnya.

Tantangan ketiga soal harga. Menurut Fabby, harga ethanol Ke pasar internasional kemungkinan besar lebih tinggi Untuk harga Migas, Lantaran ethanol juga menjadi bahan baku Sebagai industri dan Ketahanan Pangan.

Fabby mengingatkan, Untuk Pembuatan bioethanol, tidak terdapat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seperti Ke biodiesel. Ke biodiesel, jika harga FAME terlalu mahal, misalnya, maka Dukungan Pemerintah bisa dihimpun Untuk badan tersebut, yang dihimpun Untuk pengusaha sawit.