KY memastikan telah Merasakan aduan KPK Yang Berhubungan Bersama dugaan Pelanggar etik Hakim PN Jakarta Pusat yang menyidangkan terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. Foto/SINDOnews
“Mudah-mudahan nanti Di waktu Didekat kita juga sudah memanggil Ke pelapor Sebagai kita periksa,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Joko Sasmito, Kamis (4/7/2024).
Joko menyebutkan, KY telah melayangkan surat panggilan ini. KPK menurutnya, juga Memberi lampu hijau Sebagai hadir. Hanya saja, Joko tak merinci kapan pemeriksaan Akansegera dilakukan.
“(Panggilan Ke KPK) Sudah. Pokoknya, mereka (KPK) memastikan Akansegera datang,” tuturnya.
KY juga bakal meminta keterangan saksi dan pihak Yang Berhubungan Bersama Di peristiwa ini. Sambil, majelis hakim terlapor Di Perkara Hukum Hukum ini Akansegera dimintai keterangan paling akhir.
“Memang hakim itu (terlapor) Setelahnya pemeriksaan saksi termasuk pelapor sudah selesai dan dianalisis dugaan Pelanggar etiknya itu kuat, bisa kita tindaklanjuti Mutakhir kita panggil (terlapor),” tuturnya.
Menurutnya, laporan ini direncanakan selesai Di 60 hari. Meski demikian, ia meyakini bahwa KY Akansegera bekerja cepat.
“Timeline-nya sih kita usahakan secepatnya. Artinya kan kalau bisa batas waktu 60 hari itu kita bisa selesaikan. Kalau misalnya tidak bisa selesai, kan harus ada laporan yang dimasukkan Ke saya,” tandasnya
Sebagaimana diketahui, Ketua KPK Nawawi Pomolango memastikan KPK telah mengadukan majelis hakim Lembaga Proses Hukum Negeri Jakarta Pusat yang menangani Perkara Hukum hakim nonaktif Gazalba Saleh. Hal itu diungkapkan Nawawi Ke Selasa (25/6/2024).
Laporan itu dilayangkan pasca Majelis Hakim Lembaga Proses Hukum Tindak Pidana Penyuapan Ke Lembaga Proses Hukum Negeri Jakarta Pusat yang terdiri Di Fahzal Hendri, Rianto Adam Pontoh dan Sukartono mengabulkan eksepsi yang dilayangkan Gazalba Saleh. Di putusan sela itu, hakim memerintahkan Sebagai membebaskan Gazalba Di tahanan.
Mengetahui putusan itu, KPK Setelahnya Itu melakukan perlawanan hukum Ke Lembaga Proses Hukum Tinggi (PT) DKI Jakarta. Putusan PT DKI Jakarta belakangan membatalkan putusan sela yang diterbitkan Dari hakim Lembaga Proses Hukum Negeri Jakarta Pusat. PT DKI Jakarta lantas memerintahkan PN Jakarta Pusat Sebagai kembali mengadili Perkara Hukum tersebut.
(maf)
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Dalami Laporan Hakim Tangani Perkara Hukum Hukum Gazalba Saleh, KY Segera Panggil KPK