Pembantu Presiden Pembantu Presiden Perhubungan Budi Karya Sumadi. FOTO/Ist
Pembantu Presiden Pembantu Presiden Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Ke Kota Medan, Kemenhub Berencana membangun depo tempat pemberhentian akhir Kendaraan Angkutan Umum. Ke Samping Itu, dana Untuk Lembaga Keuangan Internasional itu juga Berencana digunakan Sebagai perbaikan koridor Kendaraan Angkutan Umum Rapid Transit (BRT) Kota Medan, seperti pembangunan pedestrian dan halte.
“Dana Rp1,8 triliun bukan Sebagai depo saja, depo hanya Rp300 miliar. Perbaikan dilakukan Sebagai satu koridor BRT Medan yang panjangnya hampir 10 kilometer, Ke mana Ke situ ada pedestrian, halte yang ikonik, aman, dan sebagainya. Singkat kata, bisa dikatakan bahwa ini Karena Itu suatu percontohan,” ujar Menhub Untuk keterangan resminya, dikutip Sabtu (29/6/2024).
Menhub mengatakan, depo yang Berencana dibangun Berencana dilengkapi Bersama Stasiun Pengisian Sepedamotor Listrik Umum (SPKLU). Hal tersebut sejalan Bersama Ide pengambilalihan BRT Untuk pemerintah pusat Di Pemerintah Kota Medan Ke 17 Agustus 2024 dan konversi BRT menjadi kendaraan berbasis listrik.
Menhub pun membuka kesempatan Untuk pihak yang berminat melakukan kerja sama pendanaan kreatif Lewat penggunaan lahan yang masih tersedia Ke Terminal Amplas. “Bisa membangun hotel, kantor, Fasilitas Medis, supaya lahan yang dimiliki Negeri Lewat Kemenhub begitu produktif,” ujarnya.
Walikota Medan Bobby Nasution yang turut hadir Ke peninjauan tersebut, menyampaikan komitmennya Untuk mendukung proyek pekerjaan tingkat nasional yang ada Ke Kota Medan. “Kita berikan lahan Untuk Pemkot Medan. Lalu per 17 Agustus, Bisa Jadi Karena Itu hadiah juga Sebagai Komunitas Kota Medan yang menggunakan transportasi umum. Nanti kalau bisa seluruhnya Berencana pakai Sepedamotor Listrik,” tuturnya.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Dapat Rp1,8 Triliun Untuk Lembaga Keuangan Internasional, Kemenhub Bangun Jaringan Transportasi
