Daya Beli Tertekan, Pembatasan BBM Bantuan Pemerintah Diminta Dikaji Ulang

Jakarta, CNN Indonesia —

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti meminta pemerintah Bagi mengkaji ulang Aturan pembatasan bahan bakar Energi (BBM) Bantuan Pemerintah jenis Pertalite.

Astuti menjelaskan pihaknya telah melakukan kajian pengetatan Bantuan Pemerintah BBM Ke tahun lalu. Hasilnya memang bisa ada potensi penghematan Biaya Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN) hingga Rp34,24 triliun bila pembatasan dilakukan Di semua jenis kendaraan pribadi.

Ia melanjutkan, pembatasan Bagi Kendaraan Pribadi bisa menghemat Biaya Rp32,14 triliun, pembatasan Bagi pembelian maksimal 60 liter bisa menghemat Rp17,71 triliun, dan pembatasan Ke Kendaraan Pribadi berkapasitas 1.400 cc bisa menghemat Rp14,81 triliun.

Menurutnya, kendati demikian Aturan ini juga Berpotensi Bagi makin menekan daya beli Kelompok. Padahal Di ini, daya beli Ditengah tertekan bersamaan Bersama menurunnya jumlah kelas menengah hingga terbatasnya penciptaan lapangan kerja.

“Alangkah baiknya jika Aturan ini dipertimbangkan lagi,” kata Astuti Di diskusi virtual Ke Jakarta, Kamis (12/9) dikutip Di Di.

Ia mengatakan, Kemakmuran Fluktuasi Harga yang tidak sebanding Bersama kenaikan upah juga disebut menjadi faktor yang menggerus daya beli Kelompok. Jika Aturan pembatasan BBM bersubsidi dilanjutkan, dikhawatirkan Akansegera berdampak Ke terkontraksinya perekonomian nasional.

“Tentu saja pembatasan Pertalite ini bisa menghemat Biaya fiskal Di APBN. Akan Tetapi, kalau kita cermati lagi, ini Akansegera berangkat kepada penurunan daya beli Kelompok dan perekonomian Akansegera makin terkontraksi,” ujar Esther.

Ke Di Yang Sama, Pejabat Tingginegara Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Asing Luhut Binsar Pandjaitan meyakini pembatasan pembelian bahan bakar Energi (BBM) jenis Pertalite tidak Akansegera mengganggu daya beli Kelompok.

“Tidak Akansegera, tidak Akansegera (mengganggu daya beli). Sebab yang kena (pembatasan) saya, tetapi kalau ojek daring itu tidak kena,” ujar Luhut ketika ditemui Ke sela-sela perhelatan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) Di-2 Ke Badung, Bali, Senin (3/9).

Di kesempatan tersebut, Luhut juga menegaskan bahwa tidak ada Fluktuasi Harga Pertamax. Pembatasan pembelian BBM Pertalite tersebut bertujuan Bagi memastikan Bantuan Pemerintah tersalurkan Bersama tepat sasaran.

Dari Sebab Itu, lanjut dia, BBM Pertalite tidak Akansegera bisa dibeli Dari Kelompok yang tidak berhak Merasakan Bantuan Pemerintah.

“Saya ulangi, tidak ada Fluktuasi Harga. Yang ada adalah orang yang tidak berhak Memperoleh Bantuan Pemerintah, ya jangan dikasih Bantuan Pemerintah,” ucap Luhut menegaskan.

[Gambas:Video CNN]

(Di/mik)