Fuso Dibantu Kemenhub Minta Truk Listrik Bebas Melintas Di Jabodetabek

Jakarta, CNN Indonesia —

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) kompak meminta kendaraan niaga berbasis listrik (EV) bebas melintas Di seluruh Area Jabodetabek.

Director of Sales & Marketing Division KTB Aji Jaya agen pemegang merek Fuso Di Indonesia, meminta dispensasi itu agar bisa menggairahkan pasar.

“Sebagai kendaraan niaga ada beberapa peraturan yang beberapa ruas jalan Di Jabodetabek ini tidak bisa dilalui Didalam kendaraan niaga. Nah itu tentunya juga kami harapkan ada sedikit pembeda Didalam kendaraan konvensional bahwa Mobil Listrik ini bisa beroperasi Di seluruh jalan Jabodetabek,” kata dia Di ICE, BSD, Selasa (23/7).

Aji menjelaskan insentif nonfiskal itu berkaca Di kesuksesan aturan pembebasan aturan ganjil genap Sebagai Kendaraan Pribadi penumpang berbasis listrik. Hal itu menjadi salah satu pemantik pasar kendaraan penumpang berbasis EV mulai ramai Di pasaran.

“Sebagai Mobil Listrik pemerintah sudah Menyediakan beberapa pembeda Didalam kendaraan konvensional misalnya bisa Melewati gage Didalam bebas,” kata dia.

Mitsubishi Fuso sudah merilis kendaraan niaga EV yaitu eCanter Di Indonesia. Jarak operasional sekali cas hanya bisa 140 kilometer, Karena Itu dirasa cukup Sebagai kebutuhan Usaha Di kawasan Jabodetabek.

Aji berharap Didalam adanya dispensasi aturan perlintasan Di Jabodetabek itu, para pebisnis bisa memanfaatkan truk listrik semaksimal Mungkin Saja Sebagai operasional mereka.

“Sebagai tahap awal eCanter ini kita pasarkan hanya Di Area Jabodetabek Sebab infrastrukturnya sudah lebih lengkap dibanding Area lain,” tuturnya.

Dibantu Kemenhub

Di tempat yang sama, Riftayosi Nursatyo Sudjoko Ketua Skuat Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Dirjen Hubungan Darat Kemenhub, menjelaskan pihaknya Berencana berkoordinasi Didalam Dinas Perhubungan Jakarta perihal dispensasi tersebut.

“Kita Berencana coba berkoordinasi Didalam Dishub DKI Yang Terkait Didalam dispensasi apakah bisa kendaraan-Mobil Listrik niaga ini bisa melintas Di Area DKI yang Sebagai kendaraan konvensional tidak diizinkan,” kata dia Di ICE, BSD, Selasa (23/7).

Riftayosi menjelaskan hal itu harus dilakukan sebagai salah satu bentuk merawat semangat peralihan kendaraan konvensional Ke listrik.

Jika aturan dispensasi itu tidak segera diterapkan, maka, kata dia, Pembaruan Mobil Listrik Berencana jalan Di tempat dan tak ada privilese yang beda Didalam kendaraan niaga konvensional.

“Itu memang kita harus lakukan. Kalau tidak, maka otomatis semangat kita Sebagai Menyusun Mobil Listrik Berencana jalan Di tempat, orang Berencana teresisten ternyata ‘oh ternyata tidak ada kemudahan’,” kata dia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum yang mengatur operasional truk Di Indonesia.

Di Pasal 23 Di undang-undang ini Berkata pemerintah Area dapat menetapkan waktu operasional Untuk kendaraan berat berdasarkan kebutuhan dan Kemakmuran lalu lintas Di masing-masing Area.

Didalam Cara Itu, jadwal operasional truk bisa berbeda Di satu Area Didalam Area lainnya, tergantung Di Aturan pemerintah Area setempat.

Tujuan utama Di pengaturan ini adalah Sebagai Memperbaiki keselamatan jalan, Mengurangi kemacetan, dan meminimalkan kerusakan jalan yang sering diakibatkan Didalam beban berat truk.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Produk, terdapat Syarat yang mengatur waktu operasional truk Di Area Jakarta.

Seperti contohnya larangan melintas Sebagai truk Di pagi hari Di pukul 06.00-09.00 dan 16.00-20.00 Di jalan tol Di kota.

(can/fea)