Hasyim Asy’ari Diberhentikan Bersama Sebab Itu Ketua Penyelenggara Pencoblosan Suara, Istana Berencana Tindak Lanjuti Bersama Keppres

JAKARTA – Istana menghormati putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemungutan Suara Rakyat (DKPP) Yang Berhubungan Bersama pemberhentian Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pencoblosan Suara). Pihaknya Berencana segera menindaklanjuti putusan DKPP tersebut.

“Pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani Kartu Peringatan kode etik Bersama penyelenggara Pemungutan Suara Rakyat,” ujar Koordinator Staf Khusus Pemimpin Negara Ari Dwipayana Di keterangannya, Rabu (3/7/2024).

Ari mengatakan bahwa Istana Berencana menindaklanjuti keputusan DKPP tersebut Bersama menerbitkan Keputusan Pemimpin Negara (Keppres).

“Mengenai Pembatasan pemberhentian tetap Sebagai Ketua Penyelenggara Pencoblosan Suara Hasyim Asy’ari Bersama DKPP Berencana ditindaklanjuti Bersama penerbitan Keputusan Pemimpin Negara,” kata Ari.

Pemerintah, kata Ari, memastikan bahwa Pencoblosan Suara Lokal Serentak 2024 Berencana berlangsung sesuai jadwal meski DKPP memberhentikan Hasyim Bersama jabatan Ketua Penyelenggara Pencoblosan Suara.

“Pemerintah memastikan Pencoblosan Suara Lokal serentak tetap berlangsung sesuai jadwal, Sebab terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu Sebagai mengisi kekosongan anggota Penyelenggara Pencoblosan Suara,” jelas Ari.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemungutan Suara Rakyat (DKPP) memutuskan memberhentikan secara tetap Hasyim Asy’ari Bersama jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pencoblosan Suara).

Hal ini menjadi putusan DKPP Di sidang putusan Yang Berhubungan Bersama Peristiwa Pidana dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy’ari Pada anggota PPLN Den Haag, Belanda. Di putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan Bersama Pengadu.

“Dua, Memutuskan Pembatasan pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung Dari putusan ini dibacakan,” ujar Ketua Majelis Sidang Heddy Lugito Hingga Ruang Pertemuan Utama DKPP, Rabu (3/7/2024).

Ketiga, Majelis DKPP juga meminta kepada Pemimpin Negara RI Sebagai melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari Dari putusan ini dibacakan. “Empat, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai mengawasi pelaksanaan putusan ini,” pungkasnya.