Hukuman Politik Barat Bikin Puluhan Kapal Tanker Migas Menganggur

JAKARTA – Puluhan kapal tanker Migas yang Sebelumnya Itu mengirim Migas mentah Rusia Pada ini tetap kosong dan menganggur Di lepas pantai Rusia, China, dan Turki Sesudah terkena Hukuman Politik Barat . Hal ini dilaporkan Bersama Bloomberg, Sesudah mengutip data pelacakan.

Beberapa Bersama 53 kapal menjadi target Lantaran melanggar batas harga G7 Di Produk Ekspor Migas Rusia, Sambil yang lain ditunjuk Sebagai menjadi milik perusahaan tanker Bangsa Rusia, Sovcomflot. Sedangkan Hukuman Politik lainnya diberikan atas dugaan risiko lingkungan.

Di bulan Februari, AS menargetkan Sovcomflot dan lebih Bersama selusin kapal tanker yang berafiliasi Bersama perusahaan milik Bangsa. Baca Juga:Sukses Tikung Embargo Barat, Pendapatan Migas Rusia Melonjak

Menurut data yang dikutip, hampir semua operator Migas yang melanggar Hukuman Politik AS, Inggris, dan Uni Eropa Dari Oktober tidak dapat Memutuskan kargo apa pun Mulai Bersama Pada Itu. Hanya tiga Bersama mereka yang dilaporkan tetap memuat kargo, dan Sesudah Itu mematikan transponder Sebagai menyembunyikan Karya Lanjutnya.

Bloomberg mencatat, bahwa tarif pengiriman sempat Merasakan penurunan akibat Hukuman Politik, menjadi sinyal bahwa Hukuman Politik Barat sedikit banyak mengganggu pergerakan kapal. Akansegera tetapi gagal menaikkan biaya Rusia Sebagai kargo individu.

Seperti diketahui Barat telah menerapkan batas harga bersama yang dilanjutkan Bersama embargo Migas lintas laut Rusia Di upaya Sebagai memukul ekonomi Rusia. Di Itu Hukuman Politik juga bertujuan meredam Migas mentah Rusia Masuk Ke pasar Internasional agar tidak memicu Fluktuasi Harga.

Langkah-langkah tersebut diberlakukan Dari Desember 2022, dan diikuti Di Februari 2023 Bersama pembatasan serupa Di Produk Ekspor produk Migas Rusia.

Moskow Merespons Bersama mengalihkan sebagian besar Produk Ekspor energinya Ke Asia, khususnya India dan China, Di mana Migas mentah Rusia dapat dijual Di atas batas harga Barat Lantaran New Delhi dan Beijing telah memilih Sebagai tidak bergabung Bersama Hukuman Politik Pada salah satu produsen Migas terbesar Di dunia.

(akr)