Ini Keputusan ESDM Dorong KKKS Usahakan Blok Migas Potensial yang Idle

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Kontraktor Perjanjian Kerja Sama (KKKS) Migas Untuk segera mengusahakan Dibagian Area kerja (WK) migas potensial yang tidak diusahakan (idle) atau mengembalikannya. Hal itu sesuai Keputusan Pembantu Ri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Dibagian Area Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Di Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Kriteria Dibagian WK migas potensial yang idle tersebut Di lain terdapat lapangan produksi yang Pada 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan Di plan of development (POD) selain POD Hingga-1 yang tidak dikerjakan Pada 2 tahun berturut-turut. Hingga Di Itu juga apabila terdapat struktur Di WK eksploitasi yang telah Merasakan status discovery, Tetapi tidak dikerjakan Pada 3 tahun berturut-turut.

“Di Dibagian Area Kerja (WK) Migas yang potensial Tetapi idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan. Pada ini Di diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi. Setidaknya ada 4 upaya optimalisasi yang nantinya dapat dilakukan,” ungkap Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto Hingga Jakarta, Minggu ( 7/7/2024).

Pertama, KKKS diminta segera mengerjakan Dibagian WK potensial yang idle tersebut. Di hal diperlukan perbaikan keekonomian, jelas dia, dapat diajukan kepada Kementerian ESDM Lewat SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Kedua, KKKS mengerjakan Dibagian WK potensial yang idle tersebut Lewat kerja sama Di badan usaha lain Untuk penerapan Keahlian tertentu secara kelaziman Usaha. Ketiga, KKKS mengusulkan Dibagian WK potensial yang idle tersebut Untuk dikelola Lebih Jelas Di KKKS lain sesuai Syarat peraturan perundangan.

Keempat, KKKS melakukan pengembalian Dibagian WK potensial yang idle tersebut kepada Pembantu Ri ESDM, Di Mengkaji kewajiban pasca-operasi, kewajiban pengembalian data hulu migas, dan kewajiban lainnya, Untuk Lanjutnya ditetapkan dan ditawarkan menjadi WK Mutakhir sesuai Di Syarat peraturan perundangan.

Pemerintah terus aktif Merangsang peningkatan Pendalaman dan produksi migas. Lelang blok migas dibuat lebih Memikat Di perbaikan Syarat Perjanjian diantaranya yaitu Untuk hasil kontraktor dapat mencapai 50%, Di Sebelumnya Itu hanya Di 15-30%. Hingga Di Itu, pemerintah juga dapat Memberi insentif hulu migas Di rangka mendukung keekonomian kontraktor.