Insentif Kendaraan Pribadi Hybrid Diminta Setara Kendaraan Pribadi Elektrik

—

Salah satu penjual Kendaraan Pribadi hybrid Ke Indonesia, Suzuki Indomobil Sales (SIS), meminta insentif Untuk Kendaraan Pribadi kategori ini disetarakan Kendaraan Pribadi Elektrik. Alasan mendasarnya adalah Kendaraan Pribadi hybrid dan Kendaraan Pribadi Elektrik sama-sama mengikuti Langkah Low Carbon Emission Vehicle (LCEV).

Regulasi LCEV tertuang Ke Peraturan Pembantu Pemimpin Negara Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021, yang merupakan turunan Di Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 Yang Berhubungan Bersama Retribusi Negara Penjualan atas Produk Mewah (PPnBM).

Di regulasi LCEV mendefinisikan berbagai Ilmu Pengetahuan kendaraan, yakni Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau sering disebut Low Cost Green Car (LCGC), Full Hybrid, Mild Hybrid, Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), Battery Electric Vehicle (BEV), Fuel Cell dan Flexy Engine.

Deputy Managing Director SIS Donny Saputra mengatakan pihaknya meminta Kendaraan Pribadi hybrid diberikan insentif seperti Kendaraan Pribadi Elektrik Di ini, yaitu Merasakan diskon PPN sebesar 10 persen. Insentif ini sekarang sudah didapat Wuling, Kendaraan Hyundai dan Chery.

Dampak insentif itu membuat harga model BEV bisa turun 10-20 persen Lantaran konsumen hanya dibebani PPN sebesar 1 persen Di pembelian.

Insentif Untuk Kendaraan Pribadi Elektrik itu sebenarnya sudah diberikan Ke 2023, Lalu diperpanjang hingga Desember 2024 Melewati Peraturan Pembantu Pemimpin Negara Keuangan Nomor 8 Tahun 2024.

“Ke Di awal-awal Penyebara Nmassal kemarin kan ada insentif PPnBM, itu kan terbukti membantu pasar Produsen Kendaraan Di itu. Situasi sekarang, bila ada insentif PPN (Untuk Kendaraan Pribadi hybrid) pasti Berencana mengerek jumlah penjualan,” kata Donny.

Arah pemberian insentif diskon PPN 10 persen Di pemerintah Di ini yang hanya Untuk BEV dinilai sulit menaikkan volume total penjualan Kendaraan Pribadi lantaran model-model terlaris seperti low MPV dan low SUV tidak bisa mendapatkannya.

Di perspektif Suzuki, penjualan kedua model itu, diwakili Ertiga dan XL7 yang kini sudah tersedia varian mild hybrid, bisa Meresahkan bila diberikan insentif diskon PPN 10 persen.

Donny juga menjelaskan bila insentif itu diberikan Untuk Kendaraan Pribadi hybrid maka tak menutup kemungkinan model populer lain seperti medium MPV atau medium SUV Berencana masuk Di Langkah LCEV.

“Ya kami berharap tidak ada disparitas Aturan. Harapannya semua yang dinaungi Langkah LCEV bisa Merasakan insentif yang sama, baik itu hybrid atau BEV. Agar secara keseluruhan produk yang diproduksi Ke Indonesia bisa naik volumenya,” ujar Donny.

Dia juga mengatakan suara Suzuki meminta insentif Kendaraan Pribadi hybrid ini sudah dibicarakan Di Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang berkomunikasi Bersama pemerintah.

Proses ini dirasa penting sebab Gaikindo menyaring suara anggotanya lalu diaspirasikan Di pemerintah sebagai permintaan industri yang mewakili banyak merek.

“Masing-masing merek punya road map terpisah, termasuk kami. Kami juga punya Wacana Untuk kendaraan full battery EV, sudah ada,” ujar Donny.

“Kami, merek-merek yang dinaungi Gaikindo, supaya ini tidak cuma mewakili Suzuki, proses penyelarasan itu Ke Gaikindo. Jangan sampai keputusan yang dibuat pemerintah ini hanya menguntungkan satu atau dua merek saja, kan itu poinnya. Ini Berencana berbeda Ke Di lobi-lobi itu dilakukan Dari masing-masing merek Di pemerintah,” ucap dia lagi.