Jelang Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak 2024, Kemenag Siapkan Langkah Cegah Konflik

JAKARTA – Pemilihan kepala Daerah (Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak) Berencana dihelat Ke November 2024 mendatang. Berkaca Untuk kontestasi politik Sebelumnya, potensi konflik Bersama memanfaatkan sentimen agama masih menjadi ancaman.

Sebagai itu, Kementerian Agama (Kemenag) merencanakan sejumlah langkah Sebagai Mengharapkan potensi konflik yang Bisa Jadi terjadi.

“Sekarang sudah menghangat lagi suasana Ke Daerah menjelang Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak Ke November nanti. Kita segera Mendorong upaya Pra-Penanganan konflik Bersama merekatkan kembali barisan,” ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Adib Untuk kegiatan Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Atau Aktris Resolusi Konflik 2024 Ke Jakarta, Senin (15/7/2024).

“Kita telah Memperoleh instrumen penting Pra-Penanganan konflik, yaitu KMA Nomor 332 Tahun 2023. Semua aparatur Kemenag pusat sampai Daerah, harus menjalankannya,” sambungnya.

Adib menuturkan pemerintah telah Memperoleh sistem Sebagai menangani sejumlah konflik yang terjadi Ke Komunitas. Menurutnya, sistem tersebut Berencana optimal jika terdapat SDM yang mampu menjalankannya.

“Sebuah sistem bisa optimal jika ada SDM yang menjalankannya. Agen-agen atau Aktor Atau Aktris resolusi konflik itulah yang Berencana menjalankan sistem itu,” ungkapnya.

Dikatakan Adib, Sebagai membangun harmoni Ke Di Komunitas, diperlukan sinergi Ke internal Kemenag Untuk pusat dan Daerah, hingga kerja sama lintas instansi. “Misalnya Untuk mulai Kepolisian, TNI, Kesbangpol (Kemendagri), hingga Kejaksaan. Kita coba membangun kolaborasi Bersama instansi-instansi Yang Terkait Bersama,” jelasnya.

Menurut Adib, kerja sama tersebut harus dimulai Untuk tingkat pusat Lewat MoU. Supaya, stakeholder Ke Daerah dapat langsung menjalankan tugasnya.

“Nanti, kita lakukan piloting Ke beberapa Daerah. Supaya jika sudah bulat, kita terapkan secara nasional. Ujungnya, kita Memperoleh Peta Nasional Bangun Harmoni,” tuturnya.

Adib menambahkan, Keselamatan, ketenteraman, dan harmoni menjadi modal Sebagai membangun bangsa. “Ada dua yang dibutuhkan, yakni penguatan moderasi beragama dan mitigasi konflik bernuansa keagamaan,” pungkasnya.