Pemecatan Dekan Fakultas Kesejajaran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Budi Santoso Bersama jabatannya disoroti Wakil Rakyat. Foto/Instagram budi_bus_santoso
Menurut Fahmy, kebebasan berpendapat dan mengkritik Di dunia akademisi telah berakhir bila pemecatan Budi tersebut berkaitan Bersama penolakan wacana naturalisasi Ahli Kemakmuran Asing Di Indonesia. “Jika benar pemberhentian Prof. Budi disebabkan Bersama kritiknya, maka tamatlah kebebasan menyampaikan berpendapat atau Penilaian Di kampus-kampus kita,” ujar Fahmy Di keterangannya dikutip, Minggu (7/7/2024).
Dia berpendapat, dunia akademisi Berencana menjadi kerdil dan tak ada lagi dosen hingga guru besar menyampaikan pikiran kritis. Ia pun menilai, slogan Kampus Merdeka hanya sebatas nama belaka.
“Bukan tidak Bisa Jadi, bila hal ini dibiarkan, kampus-kampus kita Berencana menjadi kerdil, tak ada lagi para akademisi, guru besar yang mau menyampaikan pikiran-pikiran kritis mereka. Kampus Merdeka hanya nama belaka,” ungkapnya.
Berkaitan Bersama wacana Perdagangan Masuk Negeri Ahli Kemakmuran Asing, Fahmy menilai, pemerintah harus menggalakkan Langkah mutu Pembelajaran Fakultas Kedokteran Di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta seluruh Indonesia.
“Seharusnya, pemerintah juga menyediakan Dana yang memadai Untuk Pembelajaran kedokteran negeri dan swasta, Di upaya mempercepat pengadaan Ahli Kemakmuran umum yang berkualitas Di seluruh Area,” kata Legislator asal Area Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) V meliputi Kabupaten Bogor ini.
Dia menilai, Aturan Perdagangan Masuk Negeri Ahli Kemakmuran Asing tentu menuai Perdebatan dan mengancam eksistensi Ahli Kemakmuran-Ahli Kemakmuran Di negeri. “Aturan tersebut malah menyiratkan ketidakpercayaan pemerintah Di kemampuan Ahli Kemakmuran-Ahli Kemakmuran lulusan Fakultas Kedokteran perguruan tinggi Di negeri,” pungkasnya.
(rca)
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Kampus Merdeka Hanya Nama Belaka