Kelanjutan Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang Kendaraan Bermotor Roda Dua Listrik ‘Gantung’, Pemerintah Belum Bersikap

Jakarta, CNN Indonesia —

Nasib kelanjutan Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik Di Indonesia masih abu-abu. Pemerintah hingga kini belum bisa memastikan apakah Inisiatif Dukungan tersebut dapat berlanjut atau tidak.

Dukungan pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik berupa Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang Rp7 juta per unit bergulir Sebelum 2023. Suntikan ini menuai respons cukup baik Lantaran membuat produsen Kendaraan Bermotor Roda Dua berbasis baterai kebanjiran pesanan.

Akan Tetapi demikian, pemerintah menilai pemberian Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang kurang berhasil Supaya kuotanya dipangkas hingga menjadi 60 ribu Ke 2024. Sebelum kuota terakhir terserap habis, Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang dihentikan dan posisinya kini menggantung.

Kepuasan tersebut akhirnya membuat sebagian besar pedagang Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik menjerit lantaran sulit jualan.

“Sebagai Di ini saya belum mengetahui (kelanjutannya),” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Muhammad Rachmat Kaimuddin, yang juga Dewan Pembina Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) Di Jakarta, Jumat (20/6).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin)selaku pembina industri Produsen Kendaraan Tanah Air Sebelumnya mengaku telah merancang skema terbaru pemberian insentif Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik dan diklaim sudah diusulkan Sebagai dibahas lintas kementerian.

Untuk sebuah proposal milik Kemenperin, Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang Terbaru diusulkan berupa insentif diskon Iuran Wajib Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 12 persen, bukan berbentuk Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang Rp7 juta.

Insentif itu ditujukan Sebagai Sepeda Listrik roda dua dan tiga, Lalu Memiliki dua kategori. Kategori pertama kendaraan Bersama Tingkat Komponen Untuk Negeri (TKDN) Di atas 40 persen yang Memiliki baterai jenis Sealed Lead Acid (SLA) diberikan insentif PPN DTP 6 persen.

Ke kategori kedua pemberian insentifnya lebih besar yaitu 12 persen Sebagai TKDN Di atas 40 persen yang menggunakan baterai lithium.

Usulan insentif Terbaru ini sudah diajukan Lewat proposal Di Pembantu Pemimpin Negara Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Sebelum November 2024.

Kemenperin menyebut keputusan terakhir berada Di tangan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani.

“Kami masih komunikasikan Bersama kementerian lembaga Yang Terkait Bersama. Lantaran penentu terakhir kan juga kementerian keuangan,” kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Lini Di (IMATAP) Kemenperin Mahardi Tunggul Wicaksono Di kantornya, Jakarta, Senin (19/5).

“Maka sekali lagi saya katakan, penentu Kementerian Keuangan Lantaran mereka sebagai bendahara Bangsa, mereka yang tentukan. Ya harapan kami tentu diterapkan tahun ini,” ungkap Tunggul menambahkan.

(ryh/dmi)