Kemenekraf Mendukung BPI dan AVISI Untuk Menyatukan Langkah Melawan Pembajakan Atas Sinema Nasional

JAKARTA – Sebagai langkah nyata Untuk memerangi pembajakan, Badan Perfilman Indonesia (BPI) dan Asosiasi Video Pemutaran Online Indonesia (AVISI), Didalam Pemberian Didalam Kementerian Wisata Internasional dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Melakukan Focus Group Discussion bertajuk “FGD Anti-Piracy BPI x Ekraf” Ke Selasa, 21 Januari 2025, Di Jakarta. Diskusi ini menjadi Dibagian Didalam kolaborasi hexa-helix Untuk menyatukan langkah semua pemangku kepentingan Di melindungi industri perfilman Didalam dampak negatif pembajakan.

Di paparannya, Hermawan Sutanto selaku Ketua Umum AVISI, terungkap bahwa Di 70% Kelompok Indonesia memilih tetap Untuk menonton Sinema nasional secara ilegal padahal mereka sadar bahwa menonton Sinema bajakan dapat merugikan banyak pihak dan menimbulkan dampak negatif yang berkelanjutan. Ketua BPI, Gunawan Paggaru, juga menyampaikan pentingnya kolaborasi antar stakeholder Untuk menggerakan industri perfilman nasional.

Senada Didalam hal tersebut, Pejabat Tingginegara Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, Memberi arahan bahwa aspek perlindungan kekayaan intelektual merupakan pilar yang sangat penting Di Merangsang kemajuan subsektor perfilman.

Melawan pembajakan memerlukan kerjasama berbagai pihak, Di antaranya pemerintah yang perlu mengukur dampak ekonomi dan mendukung Didalam regulasi, stakeholders industri kreatif yang bersama-sama Meningkatkan daya tawar, platform Dunia yang terus didorong Untuk memblokir akses pembajak, serta gerakan nasional Untuk terus mengedukasi konsumen agar tidak mendukung tontonan bajakan.

Pejabat Tingginegara Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, mengungkapkan pentingnya sinergi Antara pemerintah dan pelaku industri Di pemberantasan pembajakan Sinema.

“Kami memerlukan kolaborasi yang erat Didalam BPI dan 65 anggota asosiasinya Di Berusaha Mengatasi pembajakan Sinema nasional. Langkah nyata yang perlu diambil sangat bergantung Ke arahan Didalam FGD hari ini, apakah Kemenekraf harus segera berkoordinasi Didalam kepolisian atau Komdigi. Kami siap mendukung, membantu, dan mendampingi setiap inisiatif yang dihasilkan Didalam forum ini, sebagai Dibagian Didalam upaya bersama Di melawan pembajakan yang merugikan industri kreatif Indonesia,” ungkapnya.

Deputi Bidang Imajinasi dan Media, Agustini Rahayu, Berkata bahwa Sinema merupakan salah satu sub-sektor krusial Di industri kreatif. Untuk mewujudkan visi besar Ekraf sebagai ‘The New Engine of Growth’.

“Terutama Lewat perfilman, kita harus fokus Ke Pembaruan Kajian, Pembelajaran, dan fasilitas Kekayaan Intelektual (KI); Meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa; Merangsang Politik Luar Negeri kreatif; serta memperkuat sistem pemasaran dan perlindungan Imajinasi,” ungkapnya.

Gunawan Paggaru, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI), Berkata Di keynote speech nya “Kegiatan ini adalah langkah strategis Di mendukung industri Pemutaran Online dan perfilman Indonesia, Didalam tujuan membangun pemahaman yang lebih Di tentang pentingnya menghormati hak cipta serta mengatasi penyebaran konten ilegal. Didalam Cara Itu, kita dapat menciptakan ekosistem yang lebih aman dan berkualitas, yang Ke akhirnya mendukung Perkembangan industri kreatif dan ekonomi digital Di Indonesia.”