Menko PMK Apresiasi 3 Perkembangan Pelayanan Ibadah Haji Tahun 2024

JAKARTA – Pembantu Presiden Pembantu Presiden Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) , Muhadjir Effendy mengapresiasi tiga Perkembangan pelayanan pelaksanaan ibadah haji 1445 H/2024 M. Perkembangan pelayanan haji dipandang mampu menekan jumlah jemaah yang sakit dan wafat Ke Arab Saudi.

Hal itu diungkapkan Muhadjir Pada Pertemuan koordinasi bersama Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Duta Besar RI Riyadh, Konsulat Jenderal RI Jeddah serta pemangku kepentingan lainnya Untuk rangka monitoring dan evaluasi pasca puncak pelaksanaan Ibadah Haji 1445 H/2024 M Ke Kantor Urusan Haji Indonesia KJRI, Jeddah, Arab Saudi.

“Tiga Perkembangan pelayanan ibadah haji tahun 2024 tersebut Ke antaranya mewajibkan istithaah Kesejajaran Pada jemaah haji sebagai upaya preventif menurunkan angka kematian, pemberlakuan skema murur Pada mabit Ke Muzdalifah, dan menambah layanan fast track Ke dua embarkasi (Solo dan Surabaya),” ujarn Muhadjir Untuk keterangan resminya, Sabtu (6/7/2024).

Muhadjir pun menyampaikan bahwa Ri Menyediakan arahan agar penyelenggaraan ibadah haji dapat memperluas kesempatan Indonesia Sebagai memasarkan produk-produk Tanah Air Ke sana.

“Sebagai itu, selain fokus Ke pelayanan ibadah haji, Kementerian Agama dan Kementerian/Lembaga lainnya Sebagai bisa bersinergi Untuk Merangsang peningkatan pasar produk Indonesia Ke Arab Saudi,” paparnya.

Di Itu, Menko Muhadjir juga menegaskan agar pengiriman daging dam jemaah haji Indonesia Hingga Tanah Air Sebagai dapat dilakukan Ke tahun ini.

“Pengiriman daging dam Hingga Indonesia merupakan bentuk feedback penyelenggaraan haji Ke Komunitas Indonesia, khususnya Sebagai mendukung Inisiatif prioritas pemerintah, yaitu penurunan stunting dan Kesenjangan Ekonomi ekstrem,” terang Muhadjir.

Proses pengawalan pengiriman daging dam Hingga Indonesia Akansegera terus dilakukan Bersama Kemenko PMK Lewat koordinasi intensif Bersama Badan Pengawas Terapi dan Konsumsi, Kementerian Pertanian, serta kementerian dan lembaga teknis lainnya yang terlibat.