Pemerintah Bakal Terapkan Bea Masuk Produk China 200%, Luhut Singgung Negeri Sahabat

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Asing (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara Yang Berhubungan Di Wacana Aturan pengenaan tarif Produk Impor sebesar 200% Di produk China , yang telah menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi.

Luhut menjelaskan, Di Di situasi Hubungan Dunia Internasional yang tidak menentu, terutama Sebab tensi hubungan Di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa Di China serta Rusia, Indonesia harus menetapkan posisinya Di baik dan sesuai Di kepentingan nasional (national interest) Indonesia.

“Ini adalah acuan yang sangat penting, Sebab Indonesia tidak ingin sekadar mengekor Negeri-Negeri lain jika hal tersebut bertentangan Di kepentingan nasional Indonesia,” tegas Luhut Untuk keterangan resminya, Jumat (5/7/2024).

Dikatakan Luhut, Untuk Rakortas yang dipimpin Di Kepala Negara Jokowi Di tanggal 25 Juni 2024 lalu juga diputuskan Sebagai melakukan perlindungan Di industri Untuk negeri sesuai Di Syarat peraturan yang ada dan norma-norma Perdagangan Global yang berlaku.

Langkah-langkah perlindungan ini tentunya haruslah sesuai Di akar masalah yang terjadi. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Safeguard Tariff Sebagai beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan Di ini Lagi Untuk perpanjangan periode waktu. Safeguard ini diberlakukan Sebagai seluruh Produk Produk Impor tanpa membedakan asal Negeri tertentu.

“Saya juga telah berkomunikasi Di Pejabat Tingginegara Perdagangan Sebagai Merundingkan masalah ini. Kami bersepakat Sebagai mengutamakan nasional interest kita, Tetapi tidak mengabaikan kemitraan Di Negeri sahabat,” imbuhnya.

Di Di Itu, lanjut Luhut, Kepala Negeri juga meminta Sebagai memperketat pengawasan atas Produk Impor, terutama Busana bekas atau Produk selundupan yang masuk Hingga Indonesia. Hal ini diperlukan Sebab terdapat indikasi masuknya Busana bekas dan Produk selundupan yang mengganggu pasar Untuk negeri.

Pemerintah juga membuka pintu penyelidikan Di praktik-praktik perdagangan yang tidak fair, seperti dumping, Di Negeri manapun.

“Di Sebab Itu kita tidak menargetkan Negeri tertentu, apalagi Tiongkok. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita. Ini perlu dikaji betul-betul supaya Aturan yang diambil benar-benar sesuai Di Situasi dan kebutuhan industri Untuk negeri,” tambahnya.

China adalah salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia Untuk hal perdagangan dan Penanaman Modal Asing. Indonesia berkomitmen Sebagai terus menjaga hubungan baik ini Di terus berkomunikasi dan berdialog Yang Berhubungan Di langkah-langkah Aturan antar kedua Negeri.

“Kami ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia Di Negeri mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi. Saya memahami betul kemitraan strategis Di Negeri sahabat adalah kemitraan yang senasib sepenanggungan, khususnya Untuk keadaan Internasional yang tidak menentu seperti yang terjadi Di Di penanganan COVID-19,” tutup Luhut.