Penyelenggara Pemungutan Suara Bakal Diskusi Pleno Respons Putusan MK soal 44 Peristiwa Pidana PHPU Pileg

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pemungutan Suara) Berencana menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Yang Terkait Bersama Peristiwa Pidana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Di merespons putusan itu, Penyelenggara Pemungutan Suara berencana Mengadakan Diskusi pleno rekapitulasi nasional Ke akhir Juli 2024.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemungutan Suara, Idham Holik menjelaskan, Diskusi pleno rekaputulasi nasional terbuka Berencana digelar Sebagai merubah Keputusan Penyelenggara Pemungutan Suara 360 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Umum. Ia berkata, Diskusi pleno itu dilakukan usai MK menangani Peristiwa Pidana PHPU Pileg 2024.

“Nanti Sesudah seluruh putusan MK atas PHPU Pileg sebanyak 44 putusan telah dilaksanakan, maka Penyelenggara Pemungutan Suara Berencana merubah keputusan Penyelenggara Pemungutan Suara Nomor 360 Tahun 2024. Perubahan keputusan tersebut, itu terlebih dahulu dilakukan pelaksanaan Diskusi pleno terbuka rekapitulasi tingkat nasional,” kata Idham Pada dihubungi, Minggu (7/7/2024).

Sesudah mengubah Keputusan Penyelenggara Pemungutan Suara Nomor 360 Tahun 2024, Idham menjelaskan, Penyelenggara Pemungutan Suara Terbaru bisa menetapkan Kandidat anggota legislatif terpilih Di Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah RI.

“Dan Sebagai Lanjutnya, Penyelenggara Pemungutan Suara Area, Penyelenggara Pemungutan Suara Provinsi, Penyelenggara Pemungutan Suara Kabupaten/Kota yang menjadi locus Di putusan MK, maka Berencana melakukan hal yang sama yaitu penetapan caleg Area terpilih,” tutur Idham.

Kendati demikian, Idham mengatakan, pihaknya berencana bakal Mengadakan Diskusi rekapitulasi pleno terbuka Ke akhir Juli 2024.

“Rencananya Penyelenggara Pemungutan Suara Berencana melakukan Diskusi pleno terbuka secara nasional ini pasca putusan MK itu menjelang minggu ketiga bulan Juli 2024. Sebagai informasi lebih lanjutnya, nanti Penyelenggara Pemungutan Suara Berencana sampaikan secara resmi,” tandas Idham.

Sekadar informasi, MK Sebelumnya Itu telah mengabulkan 44 Peristiwa Pidana dan menolak 58 Peristiwa Pidana PHPU Pileg. Jumlah Peristiwa Pidana yang dikabukkan, lebih banyak dibanding Pemilihan Umum 2019.

Ke PHPU Pileg 2024, ada 14,81 persen permohonan yang dikabulkan Di jumlah Peristiwa Pidana. Pada PHPU Pileg 2019, MK hanya mengabulkan 12 Peristiwa Pidana atau 4,59 persen Di 261 Peristiwa Pidana yang diregister.

(maf)