Perdebatan Produk Impor Beras Rp2,7 Triliun, Wakil Rakyat Berencana Cek Pelabuhan dan Panggil Direksi Bulog

JAKARTA – Komisi VI Wakil Rakyat Berencana melakukan pengecekan Di pelabuhan hingga memanggil direksi Perum Bulog. Hal itu dilakukan guna mendalami Perdebatan mark up Produk Impor beras yang ditaksir menyebabkan kerugian Bangsa hingga Rp8,5 triliun.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VI Wakil Rakyat Herman Khaeron Pada Menyambut Baik keseriusan pihaknya mendalami Perdebatan mark up Produk Impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga Berencana melakukan kunjungan Di pelabuhan dan gudang Bulog (Bagi mendalami Perdebatan mark up Produk Impor beras),” ujar Herman Khaeron, Senin (15/7/2024).

Herman Khaeron mengungkapkan Komisi VI Wakil Rakyat Berencana melakukan pengecekan Di pelabuhan dan gudang Bulog Ke masa reses yang berlangsung Untuk 12 Juli 2024 atau Di masa sidang terakhir. “Jika memungkinkan dimasa reses ini, atau dimasa sidang terakhir Untuk periode ini,” ungkapnya.

Herman Khaeron berharap langkah tersebut dapat Memberi gambaran jelas atas Perdebatan mark up Produk Impor beras yang diduga menelan kerugian Bangsa hingga Rp8,5 triliun. “Sisa waktu Di periode ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran apa yang terjadi,” tandasnya.

Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan Pada menyampaikan perhitungan kerugian Bangsa Yang Berhubungan Bersama Peristiwa Pidana Perdebatan mark up Produk Impor beras yang telah dilaporkan Di KPK Bersama Studi Rakyat Kedaulatan Rakyat (SDR).

Anthony membeberkan perhitungannya soal kerugian Bangsa yang ditimbulkan apabila mark up terjadi Ke Produk Impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

“Total Produk Impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar USD117 per ton ini terjadi Dari 2023, maka kerugian Bangsa mencapai USD565, atau Disekitar 8,5 triliun Kurs Matauang Nasional,” kata Anthony, Kamis, 11 Juli 2024.

Peristiwa Pidana ini telah dilaporkan Studi Kedaulatan Rakyat Rakyat (SDR) Di Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK) SDR melaporkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Berhubungan Bersama mark up Produk Impor beras dan kerugian Bangsa akibat demurrage Produk Impor beras.

Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta KPK segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Yang Berhubungan Bersama dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Bagi Bapak Ketua KPK RI Untuk menangani Peristiwa Pidana yang kami laporkan,” kata Hari Di Di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024