Pertamina Paparkan Strategi Swasembada Energi dan Penguatan Ekonomi Rakyat Di Lembaga Legis Latif

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya mendukung visi Pemerintah Di Asta Cita, khususnya pencapaian swasembada energi dan penguatan ekonomi Komunitas Melewati kolaborasi berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Direksi Pertamina Di Diskusi Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI Lembaga Legis Latif RI, Selasa (11/2), lalu.

Di kesempatan itu, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan, sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina terus Memperbaiki layanan energi kepada Komunitas, termasuk Melewati penguatan struktur Usaha. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah integrasi Usaha hilir Melewati pembentukan Subholding Downstream guna memperkuat rantai pasok, Memperbaiki efisiensi, serta memastikan ketahanan (resiliency) operasional jangka panjang.

“Melewati Dukungan berbagai pihak dan Sesudah Melewati pertimbangan yang matang, kami melakukan integrasi Usaha hilir Melewati Subholding Downstream Sebagai memperkuat sistem distribusi energi nasional,” ujar Simon Di keterangannya, Kamis (13/2/2026).

Baca Juga: Usaha Mikro Kecil Binaan Pertamina Tembus Pasar Premium Di INACRAFT 2026

RDP juga Merundingkan peran Pertamina Di penanggulangan bencana hidrometeorologi Di Sumatra serta partisipasi Di Inisiatif Koperasi Desa Merah Putih. Dukungan tersebut diarahkan Sebagai memperkuat ekosistem distribusi energi Di desa dan memastikan akses energi yang merata. “Pertamina melakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan agar Inisiatif berjalan tertib, tepat sasaran, dan memberi dampak langsung Untuk Komunitas,” kata Simon.

Keberlangsungan distribusi BBM Bantuan Pemerintah turut menjadi sorotan Di RDP tersebut. Wakil Ketua Komisi VI Lembaga Legis Latif Nurdin Halid menyampaikan temuan lapangan Pada melakukan inspeksi mendadak Di SPBU KM 13, Kecamatan Balikpapan Utara. Di mana, ditemukan antrean truk beroda 10 hendak mengisi Solar Bantuan Pemerintah. Sesudah ditelusuri, kendaraan tersebut seharusnya mengisi solar industri atau tidak Memperoleh Bantuan Pemerintah. Berdasarkan regulasi, solar Bantuan Pemerintah diperuntukkan Untuk angkutan umum dan kendaraan pengangkut bahan pokok tertentu.