Sebelumnya Dipecat DKPP, Ketua Lembaga Negara Hasyim Asy’ari Dari Sebab Itu Khatib Salat Iduladha 2024 Di Semarang

SEMARANG – Sebelumnya dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pencoblosan Suara Nasional (DKPP), Ketua Lembaga Negara Hasyim Asy’ari menjadi khatib salat Iduladha 2024 Di Simpang Lima Semarang, Jawa Ditengah, Senin (17/6/2024). Tiga minggu Lalu persisnya hari ini, Rabu (3/7/2024), Hasyim dipecat DKPP Sebab dugaan asusila.

Diketahui, Di khotbah Hari Raya Iduladha 2024 Di hadapan Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi), Hasyim menyinggung soal sifat kebinatangan manusia yang harus dikorbankan dan disembelih.

“Agama kita, agama Islam menetapkan Untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak yaitu domba, kambing, kerbau, sapi atau unta, yang dikurbankan adalah binatang,” ujar Hasyim Di Simpang Lima Semarang, Jawa Ditengah, Senin (17/6/2024).

“Ini mengandung setidaknya dua makna yang pertama sifat-sifat kebinatangan yang terdapat Di jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi Didalam tauhid, iman, dan takwa,” sambungnya.

Hasyim juga mengatakan sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat Di diri manusia, sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannyalah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh.

Menurut dia, sifat-sifat yang demikian jika tetap dipelihara dan bercokol Di Di diri seseorang Berencana membawa kepada ketidakstabilan Di hidup, ketidakharmonisan Didalam lingkungan baik sebagai individu maupun sebagai anggota Kelompok.

Seperti diberitakan, Ketua Majelis Sidang DKPP Heddy Lugito memberhentikan secara tetap Hasyim Asy’ari Di jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota Lembaga Negara.

Hal ini menjadi putusan DKPP Di sidang putusan Yang Terkait Didalam Peristiwa Pidana dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy’ari Pada anggota PPLN Den Haag, Belanda. Di putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan Di pengadu.

Lalu, Majelis DKPP juga meminta kepada Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) Untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari Dari putusan dibacakan. “Lalu, memerintahkan Penyelenggara Pencoblosan Suara mengawasi pelaksanaan putusan ini,” kata Heddy.

(jon)