Segera Lantik Iffa Rosita Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Hasyim Asy’ari

JAKARTA – Pascaputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang memberhentikan Hasyim Asy’ari Di jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pemungutan Suara), Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati meminta Ri Joko Widodo (Jokowi) segera melantik komisioner Terbaru. Sesuai urutan Kandidat berikutnya adalah Iffa Rosita.

Neni juga meminta pemerintah konsisten tidak mengotak-atik kembali Kandidat yang sudah ditetapkan Pada fit and proper test yang digelar Komisi II Lembaga Legis Latif Di 4 hari yang digelar Di pertengahan Februari 2024.

“Iffa Rosita sudah jelas ada Di urutan kesembilan Sesudah Viryan (Komisioner Penyelenggara Pemungutan Suara 2017-2022). Kita ketahui bersama Viryan meninggal dunia Di 21 Mei 2022 Sebab sakit. Maka, Kandidat pengganti berikutnya adalah Iffa Rosita yang Pada ini menjadi komisioner Penyelenggara Pemungutan Suara Kalimantan Timur. Jika pemerintah menunda dan mengulur-ulur pelantikan komisioner Terbaru menggantikan Hasyim, maka ini mengundang tanda tanya publik. Hal ini juga Akansegera berimplikasi serius Pada kredibilitas dan reputasi Penyelenggara Pemungutan Suara,” ujar Neni, Senin (8/7/2024).

Pelaksanaan pemilihan serentak yang digelar Di 27 November 2024 cukup kompleks terutama Untuk pelaksanaan teknis proses penyelenggara Pemilihan Umum. Maka, kehadiran komisioner pengganti Hasyim menjadi sangat urgen dan dibutuhkan. Ada banyak pekerjaan Tempattinggal yang harus diselesaikan Penyelenggara Pemungutan Suara terutama berkaitan Di pembenahan internal.

Di Itu, penting juga pemilihan ketua Penyelenggara Pemungutan Suara definitif dilakukan Sesudah Iffa Rosita dilantik mengingat tidak lama lagi Akansegera Berjuang Di fase krusial tahapan yang membutuhkan koordinasi dan konsolidasi internal serta memastikan pemilihan serentak 2024 dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Saya berharap Peristiwa Pidana Hasyim ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga dan tidak bermain-main Di integritas. Sekali melakukan tindakan amoral, selamanya publik tidak percaya Pada lembaga. Apalagi jika Pelanggar etik yang dilakukan berkali-kali. Integritas Penyelenggara Pemungutan Suara telah tercoreng. Penyelenggara Pemungutan Suara Pada ini Berjuang Di tantangan yang sangat berat dan tidak mudah Untuk meraih kembali kepercayaan publik dan memperbaiki reputasi penyelenggara Pemilihan Umum. Sebab, integritas pemilihan serentak 2024 harus dimulai Di penyelenggara Pemilihan Umum,” ujar Neni.

(jon)