Serikat Buruh Banten Tolak Inisiatif Tapera

JAKARTA – Serikat buruh Hingga Banten menolak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Mereka juga menolak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembuatan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang P2SK).

Penolakan itu dibahas mereka Di Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah (LKS Tripda) Provinsi Banten Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh Hingga Gedung Hotel Istana Nelayan, Jatiuwung, Kota Tangerang, Selasa (2/7/2024).

Wakil Ketua LKS TRIPDA Provinsi Banten Dedi Sudarajat menuturkan, penolakan Undang-Undang P2SK dan PP Tapera tersebut merupakan hasil Di FGD yang disepakati Di perwakilan Gadget organisasi buruh se-Provinsi Banten. Dedi juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah KSPSI Provinsi Banten ini mengatakan, hasil pembahasan FGD ini Akansegera menjadi rekomendasi Sebagai para stakeholder.

“Ya kita tadi sampaikan buat rekomendasi tadi ditandatangani Di seluruh peserta yang hadir, nanti rekomendasi itu kita sampaikan kepada Lembaga Legis Latif RI, Ri, Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan, Pembantu Presiden Tim Menteri PUPR, Menaker, LKS Tripartit nasional,” ujarnya.

FGD juga digelar Sebagai menyusun langkah-langkah Sebelumnya PP turunan Di Undang-Undang P2SK terbit, serta membuat kajian Yang Berhubungan Di dampaknya Untuk pekerja peserta Inisiatif JHT dan JP BPJS Ketenagakerjaan.

“Setelahnya kita kaji bersama Melewati FGD kami buruh se-Banten sepakat menolak Undang-Undang P2SK tersebut, Lantaran undang-undang itu sangat merugikan para tenaga kerja peserta Inisiatif Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan,” kata Dedi.

Dia mengungkapkan, terbitnya PP Tapera Memperoleh sorotan penting Di berbagai organisasi buruh Hingga Banten. Dia membeberkan, buruh menganggap Tapera sebagai Inisiatif paksaan yang merugikan para buruh.

“Di Sebab Itu saya tegaskan kalau pemerintah masih terus menzalimi kaum buruh, saya pastikan seluruh Gadget serikat buruh se-Banten Akansegera melakukan Unjuk Rasa besar penolakan dan membatalkan Undang-Undang P2SK dan Tapera,” tegasnya.

Sambil Itu, Anggota LKS Tripda Banten Afif Johan mengungkapkan, pihaknya menolak Undang-Undang P2SK terutama Di Bab tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

“Undang-Undang P2SK ini memang ditolak Lantaran Bab JHT ini nantinya Di ada Undang-Undang P2SK itu ada dua akun, ada akun tetap dan ada akun tambahan, Sambil Itu Situasi ketenagakerjaan Hingga Indonesia ini belum ideal,” katanya.