Setelahnya PKB, Demokrat dan PKS Setuju Dibentuk Pansus Mark Up Perdagangan Masuk Negeri Beras Rp2,7 Triliun

JAKARTA – Dorongan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sebagai Menginformasikan Perdebatan mark up (selisih harga) Perdagangan Masuk Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Perdagangan Masuk Negeri beras senilai Rp294,5 miliar terus menguat.

Setelahnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator Bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut Mendorong agar pansus Perdebatan mark up Perdagangan Masuk Negeri beras Bulog segera dibentuk Hingga Lembaga Legis Latif.

Anggota Komisi IV Lembaga Legis Latif Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka setuju jika Pansus Perdebatan mark up Perdagangan Masuk Negeri beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dapat secepatnya dibentuk. “Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” kata Suhardi Duka, Selasa (9/7/2024).

Suhardi Duka menduga murahnya harga beras yang Hingga Perdagangan Masuk Negeri Hingga Indonesia merupakan stok milik Negeri-Negeri produksi yang telah lama tersimpan Hingga gudang. “Beras Perdagangan Masuk Negeri itu murah Sebab stok Negeri-Negeri produksi yang ada Hingga gudang mereka Agar rasanya kurang enak Sebab beras stok 6 bulan Hingga atas,” beber Suhardi Duka.

Senada, anggota Komisi IV Lembaga Legis Latif Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin turut mendukung dibentuknya pansus Perdebatan mark up Perdagangan Masuk Negeri beras Bulog. Andi Akmal berharap, Pansus Perdebatan mark up Perdagangan Masuk Negeri beras dapat secepatnya dibentuk. “Sangat mendukung usulan (Pansus Perdebatan mark up Perdagangan Masuk Negeri beras) tersebut,” tegas dia.

Pembentukan pansus, kata Andi Akmal, diperlukan Sebagai mengetahui kebenaran soal Perdebatan mark up Perdagangan Masuk Negeri beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Menurut Andi Akmal, jika mark up Perdagangan Masuk Negeri beras tersebut benar adanya tentu Berencana melukai hati para petani dan rakyat Indonesia. “Sebab apabila benar sangat melukai hati petani dan rakyat Indonesia,” tandasnya.

Sebelumnya Itu, anggota Komisi IV Lembaga Legis Latif RI Fraksi PKB Daniel Johan Mendorong pembentukan pansus Sebagai Menginformasikan Perdebatan mark up (selisih harga) Perdagangan Masuk Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Perdagangan Masuk Negeri beras senilai Rp294,5 miliar.