Tak Hanya BRICS dan OECD, Bappenas Sebut RI Perlu Masuk Seluruh Organisasi Dunia

JAKARTA – Keterlibatan aktif Indonesia Di organisasi dunia, seperti BRICS , Organisation for Economic Co-operation and Development ( OECD ) kecuali North Atlantic Treaty Organization (Paktapertahananatlantikutara), dipandang perlu. Aksi Massa ini Sebagai memperkuat peran Indonesia Di menyusun regulasi dan norma yang berdampak langsung Bagi ekonomi dan politik Hingga banyak Negeri.

Terbaru, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS, organisasi yang dibentuk Dari Dari Brasil, Rusia, India, dan China Di 2009, dan ditambah Afrika Selatan setahun setelahnya.Indonesia juga ingin bergabung Bersama Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), organisasi internasional yang Berorientasi Di pembangunan ekonomi dan kerja sama antar Negeri.

Keinginan RI masuk Di sejumlah organisasi dunia disampaikan Wakil Pembantu Pemimpin Negara Pendesainan Pembangunan Nasional/Badan Pendesainan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard Di diskusi Ikatan Alumni University of Birmingham (IA-UB), Jakarta Selatan, Minggu (16/2/2025).

“Saya tuh bilang kalau bisa Indonesia tuh ada Hingga seluruh organisasi internasional yang ada Hingga dunia, kenapa? Lantaran tugas OECD they’re making norms, they’re making regulation,” ujar Febrian Di ditemui Hingga lokasi.

Kepentingan nasional agak sulit diakomodir bila Indonesia tidak aktif Hingga dalamnya. Febrian menyebut, suara Indonesia Berpotensi Sebagai tidak didengar Di regulasi disusun.

Kalau kita tidak ada disana berarti suara itu tidak didengarkan, kita tidak ada Di saatnya mereka bikin norms, bikin regulation. Nah itu sebabnya kita harus masuk, termasuk apapun itu kalau kita bisa, kecuali Paktapertahananatlantikutara ya pasti gak bisa Lantaran aliansi Lini Pertahanan tuh udah dilarang Hingga Undang-undang dasar 1945, itu koridor kita,” paparnya.

Febrian mencontohkan, aturan main alias rules of the game BRICS sudah disusun Sebelumnya, Tetapi ketika Indonesia masuk sebagai anggota penuh Sebelum Januari 2025 lalu, pemerintah tetap memastikan kepentingan nasional bisa terwadai Di regulasi.

“Nah, contoh soal BRICS sudah ada 20 tahun, berarti mereka bikin rules of the game sudah ada, begitu kita masuk then first challenge adalah bagaimana kita bisa memastikan kepentingan nasional kita bisa terwadai Dari rules of the game Di BRICS yang sudah 20 tahun yang ada,” beber dia.

“Setelahnya Itu yang kedua bagaimana kita bisa memastikan bahwa keanggotaan kita ini bisa Menyediakan nilai tambah kita, Di Di kita masuk OECD, Karena Itu OECD ini walaupun secara rules and regulation kita harus sama,” lanjut Febrian.