Tanggapi soal Pungutan Royalti Alunan Hingga Hotel-Resto, PHRI: Sporadis!

Polemik pemungutan royalti Alunan dewasa ini masih belum menemukan titik tengahnya. Imbas Untuk semua itu sektor Akomodasi dan restoran Merasakan dampaknya.

Beberapa Peristiwa Pidana Hukum terjadi, mulai Untuk restoran yang ditagih royalti sampai miliaran Kurs Mata Uang Nasional hingga yang terbaru sebuah hotel dikenakan pungutan royalti usai memperdengarkan lantunan murotal. Hal tersebut membuat polemik pemungutan royalti Alunan ini masih disebut belum jelas dan terkesan sporadis.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran, mengatakan Lebih hari situasi Yang Berhubungan Bersama royalti Alunan ini Lebih tak menentu juntrungannya. Ia menegaskan harus adanya aturan hukum yang jelas Yang Berhubungan Bersama penetapan dan penarikan tarif royaltinya.

“Ya memang polemiknya kalau kita perhatikan Lebih hari masih Lebih gaduh ya dan belum kelihatan ada jalan keluar. Jalan keluar yang kita maksud itu adalah aturan hukum yang menjelaskan bagaimana penetapan tarif dan cara mereka meng-collect itu bisa diterima Hingga Komunitas, itu satu,” ujar Maulana usai mengisi Kegiatan detikSore, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

“Sesudah Itu juga bukan hanya diterima Hingga Komunitas, tapi uang yang dipungut pun Bersama si LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) atau LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) itu juga bisa dipahami atau diterima Bersama pencipta juga sebagai si penerima royalti tersebut,” lanjutnya.

Maulana menegaskan Untuk Kontek Sini, tentunya Hingga sektor hotel dan restoran, pola pemungutan yang terjadi hari ini itu seperti blanket system. Meski tak ada mandat Untuk pencipta lagu, LMKN seperti pukul rata Untuk penarikan royalti tersebut.

“Sebab yang terjadi Di ini adalah bahwa cara pola-pola pemungutannya itu sporadis seperti blanket system gitu. Karena Itu tanpa diberi mandat pun si lembaga kolektor ini bisa mungut uang gitu,” tegasnya.

Ia pun mengharapkan kepada pemangku kepentingan Untuk melihat langsung situasi yang terjadi Di ini. Bukan tanpa sebab, Bersama terus bergulirnya permasalahan ini banyak hotel dan restoran enggan malah takut Untuk memutar Alunan Hingga tempat mereka.

Yang semestinya, Alunan yang dimainkan bukanlah sebagai daya tarik utama atau Untuk Kontek Sini menjadi yang dikomersialisasikan. Alunan Hingga hotel maupun restoran, Untuk Maulana, hanya sebatas membangun ambiance saja.

“Kami berharap ya pemerintah atau Wakil Rakyat itu mengawal agar LMK, LMKN ini lembaga bentukan undang-udang. Lembaga bentukan undang-undang dan memungut dana Untuk Komunitas, dia juga harus melibatkan auditor Negeri, Untuk Kontek Sini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus mengecek ini dana ini Hingga mana, dipakai Untuk apa, apakah emang layak, dan seterusnya,” katanya.

(upd/wsw)