Tidak Urgen dan Bahayakan Sistem Pemerintahan

JAKARTA – Direktur Imparsial Gufron Mabruri mendesak Lembaga Legis Latif dan Pemerintah tak melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurutnya, pembahasan RUU TNI tak genting dilakukan Pada ini.

Gufron menilai berdasarkan Daftar Isian Masalah (DIM) yang diterima, RUU TNI membahayakan Sistem Pemerintahan Indonesia.

“Berdasarkan dokumen DIM versi pemerintah yang beredar tersebut terdapat sejumlah masalah yang jauh lebih parah Untuk naskah RUU TNI versi Baleg yang membahayakan Hakasasi Manusia serta merusak tata kelola Bangsa Sistem Pemerintahan,” kata Gufron Untuk keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Berdasarkan naskah DIM yang diterima, Gufron berkata, terdapat beberapa usulan perubahan Undang-Undang TNI yang membahayakan kehidupan Sistem Pemerintahan. Salah satunya Yang Terkait Bersama usulan perluasan dan penambahan jenis-jenis Operasi Militer Selain Konflik Bersenjata (OMSP).

“Usulan perubahan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 yang memperluas dan menambah cakupan OMSP menunjukan paradigma dan keinginan politik Untuk memperluas keterlibatan peran militer Ke luar sektor Lini Pertahanan Bangsa. Hal ini dapat dilihat Untuk penambahan 19 jenis OMSP Untuk yang Sebelumnya berjumlah 14 jenis yang dapat dilakukan Bersama TNI,” tuturnya.

“Adanya perluasan dan penambahan cakupan OMSP Akansegera Mendorong keterlibatan TNI yang Lebihterus luas Ke ranah sipil dan Perlindungan negeri, termasuk Untuk mengamankan proyek-proyek pembangunan pemerintah,” kata Gufron.

Lalu Yang Terkait Bersama usulan perluasan peran menjadi aparat penegak hukum. Untuk naskah DIM Pasal 8 disebutkan bahwa angkatan darat bertugas menegakkan hukum dan menjaga Perlindungan Ke Daerah darat sesuai Bersama Syarat hukum nasional dan hukum internasional.

Menurutnya, Syarat itu keliru dan betentangan Bersama amanat Pasal 30 (2) dan (3) sebagai alat Lini Pertahanan Bangsa dan TAP Lembaga Tertinggi Negara VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Bila revisi Undang-Undang TNI disahkan, menurut Gufron, sudah pasti Akansegera terjadi silang sengkarut dan overlapping tugas dan peran TNI Bersama Polri.

“Penting Untuk diingat TNI tidak dimaksudkan sebagai aparat penegak hukum Akansegera tetapi TNI dibiayai, dipersenjatai, dipenuhi kebutuhan alutsista canggihnya semata dipersiapkan sebagai alat Lini Pertahanan Bangsa yang profesional dan bukan sebagai penegak hukum,” kata Gufron.