30 Pengprov PB Muaythai Indonesia Desak Penyelenggaraan Munaslub

JAKARTA – Sebanyak 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PB MI) mendesak penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Desakan itu muncul Sebagai Menimbang kepemimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Dinamika kepemimpinan Di tubuh PB MI periode 2022–2026 mencapai titik kritis. Para pengurus provinsi menilai kepemimpinan PB MI Pada ini telah menyimpang Untuk Biaya Dasar dan Biaya Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Beberapa Nilai krusial yang menjadi landasan mosi tidak percaya tersebut meliputi, Pengambilan Keputusan Sepihak dan Kepemimpinan dinilai tidak partisipatif dan sering mengabaikan aspirasi Daerah.

Gelombang mosi ini berasal Untuk mayoritas Daerah Indonesia, mulai Untuk Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua. Surat resmi tersebut juga telah ditembuskan kepada Asosiasi Aktivitasfisik Nasional Indonesia (KONI Pusat), Asosiasi Evenbesar Indonesia (KOI), serta Kementerian Pemuda dan Aktivitasfisik (Kemenpora).

Merespons situasi ini, Bidang Hukum PB MI, Zulkifli Lubis, SH, menegaskan bahwa mosi tidak percaya merupakan hak konstitusional anggota. Sebagaimana diatur Di AD/ART PB MI. Bersama adanya permintaan Untuk 30 Pengprov, maka PB MI wajib Melakukan Munaslub berdasarkan Syarat pasal AD/ART PB MI jelas Zulkifli.