KPK Geledah Kantor Bank Indonesia

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK) menggeledah Kantor Bank Indonesia (Banksentral) Di Senin (16/12/2024) malam. Penggeledahan tersebut Yang Berhubungan Di dugaan Penyalahgunaan Jabatan penggunaan dana corporate social responsibility (CSR).

“Ya benar, Skuat Di KPK semalam melakukan geledah Hingga Kantor Banksentral,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto Lewat keterangan tertulisnya, Selasa (17/12/2024).

Sebelumnya Itu, KPK Di mengusut dugaan Penyalahgunaan Jabatan Yang Berhubungan Di penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) Di Bank Indonesia (Banksentral) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, dana CSR menjadi persoalan ketika penggunaannya tidak sesuai Di peruntukannya hingga digunakan Sebagai kepentingan pribadi.

“Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai Di peruntukannya. artinya ada beberapa misalkan CSR ada 100, yang digunakan hanya 50. yang 50 nya tidak digunakan,” kata Asep Hingga Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/9/2024).

“Yang Di Sebab Itu masalah tuh yang 50-nya yang tidak digunakan tersebut, digunakan misalnya Sebagai kepentingan pribadi, nah itu yang menjadi masalah,” sambungnya.

Diberitakan Sebelumnya Itu, KPK Mengungkapkan Di mengusut dugaan Penyalahgunaan Jabatan Yang Berhubungan Di penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) Di Bank Indonesia (Banksentral) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengusutan Perkara Hukum Hukum tersebut masuk Hingga tahap penyidikan.

“Bahwa KPK Di menangani Perkara Hukum dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Jabatan Yang Berhubungan Di penggunaan dana CSR Di Banksentral dan OJK tahun 2023,” kata Asep Guntur kepada wartawan, Hingga Bogor, Jumat (13/9/2024).

Sebagaimana aturan main Hingga KPK, jika penanganan Perkara Hukum sudah masuk penyidikan, maka sudah ada pihak yang ditetapkan Dugaan Pelaku. Yang Berhubungan Di hal tersebut, Asep belum membuka lebih jauh.

Dugaan Pelaku sekaligus kontruksi Perkara Hukum Akansegera dibeberkan Hingga publik Di Di penahanan. Berdasarkan informasi, beberapa pihak telah ditetapkan Dugaan Pelaku yang diantaranya penyelenggara Bangsa Di unsur legislatif.