Usut Kejahatan Keuangan Pertamina, Kejagung Didukung Kepala Negara

JAKARTA – Anggota Komisi III Lembaga Legis Latif Nasir Djamil menilai Kepala Negara Prabowo Subianto Menyediakan Pemberian moral Di Kejaksaan Agung (Kejagung) Untuk mengusut Tindak Kejahatan dugaan Kejahatan Keuangan tata kelola Energi mentah dan produk kilang Di Pertamina subholding dan Kontraktor Kesepakatan Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 hingga tuntas. Tujuannya, agar Korps Adhyaksa tidak takut mengusut Tindak Kejahatan yang telah menjerat sembilan orang Dugaan Pelaku itu.

“Bukan mengintervensi tapi memberi Pemberian moral agar Kejagung jangan takut, jangan gentar Untuk mengusut orang-orang Di balik layar yang menikmati keuntungan itu. Harus dibersihkan agar Energi tidak kotor lagi,” kata Nasir, Jumat (14/3/2025).

Tindak Kejahatan ini menjadi momentum Untuk Kepala Negara Prabowo Untuk membersihkan Pertamina Patraniaga Didalam orang-orang yang tidak berkompeten. “Yang Bisa Jadi mereka hanya seperti wayang, yang digerakkan para dalang, Jika tidak dibersihkan, Energi kotor ini Berencana menggenangi Pertamina dan anak usahanya,” kata dia.

Dia pun melihat Kepala Negara Prabowo juga Lagi ‘nge-gas’ masalah sawit, timah, dan sebagainya. “Karena Itu tidak ada kata takut Untuk Kepala Negara membersihkan Pertamina Didalam orang-orang yang ingin Memutuskan keuntungan Didalam cara yang tidak benar,” ungkap Nasir.

Menurut Nasir, jika ada Peristiwa Pidana hukum yang disidik Pertamina memang Berencana mempengaruhi Di perekonomian Negeri. “Sedikit banyaknya memang Berencana mengganggu perekonomian nasional. Walaupun tidak banya Menyediakan dampak,” ungkapnya.

Nasir melihat adanya pembiaran atau persekongkolan. Dia mengatakan, apa yang terjadi Di Pertamina adalah Sebab lemahnya pengawasan internal. Termasuk dugaan praktik kongkalikong, persekongkolan jahat, yang menguntungkan sejumlah orang.

Nasir bersyukur Kejagung bisa membongkar Tindak Kejahatan dugaan Kejahatan Keuangan Di Pertamina. Menurut Nasir, Tindak Kejahatan Pertamina melibatkan mafia yang terorganisir. “Baik Di Indonesia maupun Di luar Indonesia, Agar persekongkolan ini terus terjadi” ungkapnya.

“Harapan kita, penyidik Kejagung bisa menyasar Di Aktor Atau Aktris. Walaupun mereka menjabat direktur, tapi kan mereka digerakkan. Ini kan Dibagian Didalam perdagangan gelap. Jika hanya tujuh orang itu yang dijadikan Dugaan Pelaku maka Aktor Atau Aktris intelektual Berencana main lagi. Karenanya mata rantai ini hanya Berencana terputus sebentar,” kata Nasir.

Jika Aktor Atau Aktris intelektual disikat habis, kata Nasir, Berencana lahir mata rantai Mutakhir, yang tidak Berencana merugikan keuangan Negeri. “Nama RC ini kan sudah lama. Justru pernah dicarilah. menjadi buronlah. Tapi kasusnya Lalu mengambang,” pungkasnya.