Utang Pemerintah Indonesia Tembus Rp8.353 Triliun hingga Mei 2024

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir Mei 2024 mencapai Rp8.353,02 triliun. Angka ini naik Rp14,59 triliun dibandingkan April 2024 yang tercatat Rp8.338,43 triliun.

Begitupula jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, naik Rp565 triliun Bersama posisi Rp7.787,51 triliun.

Kendati demikian, Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mengklaim, rasio utang per akhir Mei 2024 yang mencapai 38,71 persen Di PDB itu tetap konsisten terjaga Di bawah batas aman 60% PDB sesuai Aturantertulis Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negeri.

“Dan terus Menunjukkan Tren penurunan Bersama angka rasio utang Di PDB 2021 yang tercatat 40,74 persen, 2022 Di 39,70 persen dan 2023 Di 39,21 persen, serta lebih baik Bersama yang telah ditetapkan Melewati Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 Di kisaran 40 persen,” jelasnya Di Literatur APBN KiTA.

Adapun mayoritas utang pemerintah berasal Bersama Di negeri Bersama proporsi 71,12%. Menurut Menkeu, hal ini selaras Bersama Keputusan umum pembiayaan utang Sebagai mengoptimalkan sumber pembiayaan Di negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagau pelengkap.

Lalu berdasarkan instrumennya, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN (Surat Berharga Negeri) yang mencapai 87,96%. Pasar SBN yang efisien Akansegera Memperbaiki daya Bertahan sistem keuangan Indonesia Di guncangan ekonomi dan pasar keuangan.

Menkeu menuturkan, Bersama Kegiatan pembiayaan utang Melewati penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung Pembaruan dan pendalaman pasar keuangan domestik. SBN turut menyediakan referensi Sebagai menentukan harga instrumen pasar keuangan lainnya dan digunakan Bersama para pelaku pasar Sebagai
mengelola risiko suku bunga.

Lanjutnya, guna Memperbaiki efisiensi pengelolaan utang Di jangka panjang, pemerintah terus Melakukanupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang Di, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah Melewati Pembaruan berbagai instrumen SBN, termasuk pula Pembaruan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG Bond dan Blue Bond).

Peranan transformasi digital Di proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung Bersama sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang Melewati SBN menjadi Lebihterus efektif dan efisien, serta kredibel.

Terakhir, Menkeu menekankan bahwa pengelolaan portofolio utang berperan besar Di menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. “Maka Itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur Bersama menjaga risiko suku bunga, Kurs Mata Uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal,” tutup Menkeu.