Tolak Pembahasan RUU POM, Menkes Kena Semprot Anggota Wakil Rakyat

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Kesejaganan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin Mengungkapkan bahwa substansi materi Yang Terkait Didalam Rancangan Undang-Undang Pengawasan Terapi dan Konsumsi (RUU POM) secara keseluruhan telah diatur secara komprehensif Untuk regulasi lain. Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang (Perundang-Undangan) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesejaganan, Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang disusun Didalam metode Omnibus, dan peraturan pelaksanaannya.

“Agar pemerintah merasa tidak perlu diatur secara tersendiri,” ungkap Menkes Untuk Diskusi Kerja bersama Komisi IX Wakil Rakyat, Selasa (2/7/2024).

Sebelumnya Itu, telah terkumpul Daftar Inventaris Masalah (DIM) Yang Terkait Didalam RUU POM sebanyak 793 DIM. Hingga kesempatan itu, Menkes merinci sangat detail Yang Terkait Didalam substansi yang dimaksudnya.

Pernyataannya itu pun secara tidak langsung menjadi alasan pihaknya melakukan penolakan pembahasan Yang Terkait Didalam RUU POM. Menkes memulai Didalam Skor bahwa Untuk Perundang-Undangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesejaganan telah diatur substansi mengenai sediaan Pharma, alat Kesejaganan, perbekalan Kesejaganan yang memuat Syarat mengenai penggolongan Terapi dan Terapi bahan alam, standar, persyaratan, pembuatan, produksi, dan peredaran.

Demikian juga berkaitan Didalam substansi atau materi pengawasan Terapi dan Konsumsi, kata Menkes, itu telah menjadi Dibagian yang diatur Untuk Perundang-Undangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesejaganan, khususnya Untuk bab yang mengatur mengenai upaya Kesejaganan, perbekalan Kesejaganan, dan ketahanan kefarmasian, serta alat Kesejaganan.

Untuk Perundang-Undangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan juga telah diatur Syarat mengenai Ketahanan Pangan olahan yang menjadi salah satu subjek Untuk pengaturan RUU POM, Di lain mengenai penggolongan Ketahanan Pangan olahan, informasi produk, peredaran Ketahanan Pangan olahan, serta Eksperimen dan Pembuatan Ketahanan Pangan olahan.

“Berkenaan Didalam substansi perizinan usaha yang dimuat Untuk RUU POM, itu telah diatur juga Untuk Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang disusun Didalam metode Omnibus secara komprehensif termasuk perizinan sektor Terapi dan Konsumsi, serta Syarat mengenai pengawasan dan Pembatasan,” papar Menkes.

Hingga Di Itu, berkaitan Didalam tanggung jawab dan tanggung gugat pelaku usaha Yang Terkait Didalam kegiatan usaha Terapi dan Konsumsi, juga telah diatur Untuk Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan kelembagaan, Badan Pengawas Terapi dan Konsumsi Di ini sebagai pengejawantahan Untuk hak prerogatif Ri Untuk menjalankan pemerintahan telah dibentuk BPOM sebagai lembaga pemerintah non-kementerian Lewat peraturan Ri Nomor 80 Tahun 2017 yang dilengkapi Didalam desain organisasi Untuk penguatan dan akselerasi pengawasan Terapi dan Konsumsi secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut, lanjut Menkes, maka keberadaan BPOM Berencana mampu Merangsang penguatan dan akselerasi pengawasan Terapi dan Konsumsi secara optimal dan paripurna, serta menjadi bukti bahwa pemerintah sangat concern Untuk Memberi perlindungan Untuk Komunitas Di Standar, mutu, dan keterjangkauan Terapi dan Konsumsi.

Hingga Di Itu, bidang tugas pengawasan Terapi dan Konsumsi yang bersifat lintas sektor, yang membutuhkan adanya kolaborasi dan sinergi juga telah diterbitkan instruksi Ri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Terapi dan Konsumsi.