BPKN Desak Percepatan Sosialisasi Label Bahaya BPA Ke Galon Bermerek

Jakarta –

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Muhammad Mufti Mubarok, mendesak BPOM Sebagai segera Memperbaiki sosialisasi masif Yang Berhubungan Bersama revisi Peraturan Label Ketahanan Pangan Olahan yang mewajibkan produsen air minum Untuk kemasan (AMDK) Sebagai mencantumkan label peringatan bahaya Bisfenol A (BPA) Ke galon berbahan plastik polikarbonat. Sebab kesadaran Kelompok Pada peraturan ini masih rendah.

“Aturan pelabelan BPA sangat membantu konsumen Sebagai memilih produk yang lebih aman,” ujar Mufti, Untuk keterangan tertulis, Rabu (17/7/2024).

BPKN telah lama memperingatkan tentang potensi bahaya BPA Untuk kemasan plastik polikarbonat, mulai Bersama kandungan kimianya, kontaminasi Hingga air, hingga dampak distribusi dan penyimpanan Ke Ritel.

Akan Tetapi, Mufti menyayangkan rendahnya kesadaran Kelompok Pada regulasi ini. Salah satu alasannya Bisa Jadi Sebab pelaku usaha belum sepenuhnya siap.

“Salah satu alasannya Bisa Jadi Sebab pelaku usaha belum sepenuhnya siap. Proses produksi membutuhkan bahan baku Produk Impor, dan implementasi secepatnya bisa mengganggu operasi mereka. Dari Sebab Itu, BPOM Menyediakan tenggat waktu empat tahun,” jelas Mufti.

Walaupun begitu, ia menekankan bahwa semua pihak, baik regulator maupun produsen, harus mulai Menyusun implementasi peraturan ini. Ia juga menegaskan pentingnya BPOM Sebagai segera melakukan sosialisasi dan Promosi Politik secara masif, terutama kepada asosiasi air minum kemasan.

“BPOM harus melakukan Promosi Politik besar-besaran,” ujar Mufti.

Samping Itu, ia menyoroti perlunya petunjuk teknis Sebagai membantu produsen Untuk mengimplementasikan perubahan ini. Salah satunya Bersama segera melakukan sosialisasi dan Promosi Politik secara masih, terutama Ke asosiasi air minum kemasan.

“Mengubah bahan kemasan tidak bisa cepat. Produsen harus menghitung ulang alternatif pengganti atau menyiapkan biaya Sebagai mencetak label BPA Ke kemasan,” tambahnya.

Mufti memahami bahwa mengubah bahan kemasan tidak bisa dilakukan Bersama cepat. Produsen harus menghitung ulang alternatif pengganti atau menyiapkan biaya Sebagai mencetak label BPA Ke kemasan.

Bersama banyaknya produsen AMDK, Mufti mengakui bahwa penerapan peraturan ini Berencana sulit tanpa sosialisasi yang efektif.

“Empat tahun adalah waktu yang cukup panjang, Akan Tetapi harus ada satu brand terkenal yang memulai, agar diikuti Dari perusahaan air minum lainnya. Harus ada satu contoh produk yang mematuhi peraturan ini, Supaya yang lain bisa ikut,” jelas Mufti.

Menurutnya, BPOM sebaiknya menunjuk brand besar Sebagai memulai pelabelan ini.

“Jika tidak dimulai sekarang, peraturan ini tidak Berencana selesai. Sebentar lagi sudah 2025 dan empat tahun tidak Berencana terasa. Kami tidak peduli brand apa yang mau memulai. Kami hanya Melakukanupaya menegakkan peraturan ini Untuk Kelompok,” tegasnya.

Mufti menegaskan bahwa BPKN siap membantu BPOM Untuk menyosialisasikan regulasi ini.

“Kami mendesak BPOM segera melakukan sosialisasi, Menyediakan petunjuk teknis kepada produsen, dan menyebarkan informasi penting ini kepada konsumen. Kami siap membantu BPOM Untuk sosialisasi ini. Kami Memiliki LPKSM se-Indonesia dan komunitas Ke kampus serta sekolah yang siap digerakkan Sebagai Belajar yang lebih terstruktur, sistemik, dan masif,” kata Mufti.

Ke 1 April 2024, BPOM mengesahkan penambahan dua pasal Ke Peraturan tentang Label Ketahanan Pangan Olahan. Pasar 48a menuliskan kewajiban pencantuman label cara penyimpanan air minum kemasan.

Sedangkan Pasal 61A mencantumkan kewajiban pencantuman label peringatan risiko BPA Ke semua galon air minum yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat. Peraturan ini Menyediakan waktu tenggang empat tahun Untuk produsen galon air minum Sebagai menyesuaikan diri.