Cak Imin Minta Undang-Undang Omnibus Law Dikaji Ulang

JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta agar Undang-Undang (Undang-Undang) Omnibus Law agar dikaji ulang. Dia ingin mengetahui apakah Undang-Undang tersebut telah selaras Di ideologi Pancasila.

Hal itu disampaikan Cak Imin Di membuka Harlah dan Mukernas PKB Ke JCC Jakarta, Selasa (23/7/2024).

“Seluruh undang-undang terbaru yang ada Ke Untuk Omnibus Law, kita cek ulang apakah sesuai Di ideologi Pancasila. Ke situlah yang disebut komitmen dan keistikomahan kita Ke Untuk menjaga pilar,” kata Cak Imin Ke JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Cak Imin menegaskan, jika Undang-Undang tidak sesuai Di nilai-nilai Pancasila maka bangsa ini Akansegera terombang-ambing Dari kekuatan Dunia. Serta membawa ekonomi Indonesia Ke hal yang tidak pasti.

“Sambil Itu kita tidak punya pijakan, Agar Ke detik ini kita Merasakan hari ini dan Ke Di bangsa kita adalah bangsa konsumen yang hanya menikmati Perkembangan ekonomi Negeri lain. Sambil Itu kita mengunyah-ngunyah potensi ekonomi kita,” sambungnya.

Cak Imin menyebut pembangunan tidak konsisten Untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ujung-ujungnya Akansegera gagal. Hal itu berujung Ke kerugian.

“Terombang-ambing dan Justru didikte Dari dinamika Dunia yang tidak pernah kelihatan, invisible hand itu ternyata bukan Ke arah kemajuan, tetapi bisa Ke kepada kebangkrutan dan ketidakberdayaan,” katanya.

“Inilah cara pandang ideologis kita yang saya berharap menjadi pijakan dan rujukan kita Ke Untuk implementasi tugas-tugas kelembagaan Lembaga Perwakilan Rakyat khususnya Ke Untuk membangun pemerintahan Lewat legislatif, eksekutif dan seluruh sistem sendi-sendi pemerintahan,” sambungnya.