Hadapi Regulasi Deforestasi Uni Eropa, Indonesia Perkuat ISPO dan Keselarasan Data

JAKARTA – Indonesia terus memperkuat tata kelola kelapa sawit berkelanjutan sekaligus Meningkatkan kesiapan Untuk Berusaha Mengatasi tantangan pasar Internasional. Salah satu upaya yang dilakukan Melewati Pembuatan Prototipe Sistem Informasi Indonesian Sustainable Palm Oil (SI-ISPO) serta penyelarasan kerangka data yang diusulkan Bersama persyaratan implementasi Regulasi Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR).

Sebelumnya, delegasi Indonesia telah memaparkan perkembangan dan Berbicara Bersama otoritas Yang Berhubungan Bersama Untuk rangkaian agenda Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) dan Amsterdam Declaration Partnership (ADP). Pembahasan tersebut Setelahnya Itu dilanjutkan Melewati pertemuan Ke Kedutaan Besar Republik Indonesia Ke Berlin Bersama fokus Ke Pembuatan ISPO dan SI-ISPO sebagai Dibagian Bersama upaya memperkuat tata kelola serta mendukung kesiapan Indonesia Untuk memenuhi Permintaan pasar Internasional.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Perjalanan Hingga Luarnegeri Kementerian Bidang Perekonomian Indonesia, Dida Gardera menyampaikan, bahwa kelapa sawit Memiliki peran strategis Untuk mendukung Pengiriman, konektivitas digital, layanan perdagangan, serta pemenuhan Syarat rantai pasok Internasional. Sejalan Bersama peran tersebut, sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) terus dikembangkan Dari sertifikasi wajib mulai diterapkan Ke 2011 Sebagai perusahaan kelapa sawit.

Baca Juga: Eropa Gunakan Topik Deforestasi Sebagai Kendalikan Harga Sawit

Dida menjelaskan, berbagai penyempurnaan terus dilakukan Sebagai memperkuat tata kelola dan kredibilitas industri kelapa sawit Indonesia. Salah satunya Melewati Peraturan Pemimpin Negara No 16/2025 yang membawa tiga perubahan utama, yaitu perluasan cakupan sertifikasi Bersama perkebunan Hingga industri hilir dan usaha bioenergi berbasis kelapa sawit, penguatan Dukungan pembiayaan dan teknis Bagi pekebun, serta peningkatan ketertelusuran rantai pasok Sebagai memastikan produk berasal Bersama lahan yang dikelola secara legal.

Untuk paparannya, Dida menjelaskan, bahwa pemerintah juga Memberi Dukungan kepada pekebun Sebagai memenuhi standar Ketahanan dan mempertahankan keterlibatan mereka Untuk rantai pasok kelapa sawit. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan sertifikasi, pendampingan, pelatihan Sistem Kendali Internal (Internal Control System/ ICS), serta pengawasan Untuk siklus sertifikasi lima tahunan.