IKN Dibayangi Permasalahan Pungli dan Prostitusi

Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dibayang-bayangi Permasalahan pungutan liar (pungli) Pada wisatawan dan juga praktik prostitusi online.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan kunjungan Komunitas Hingga kawasan IKN, khususnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis.

Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya praktik pungutan liar (pungli) Pada wisatawan dan pengunjung yang ingin melihat langsung pembangunan ibu kota Terbaru tersebut.

Warga disilakan datang Hingga IKN setiap hari, termasuk Di akhir pekan Untuk menikmati ruang publik Hingga kawasan IKN seperti Plaza Seremoni, Istana Garuda, Kantor Kementerian Koordinator, hingga Taman Kusuma Bangsa.

“OIKN tidak pernah mensyaratkan pembayaran Di bentuk apapun Untuk Komunitas yang ingin Melakukan Kunjungan Hingga kawasan IKN,” tegas Staf Khusus Kepala Otorita IKN sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, dikutip Bersama keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).

Troy hanya mengimbau pengunjung Untuk mematuhi arahan Bersama petugas Keselamatan Hingga lapangan. Di Peristiwa besar berlangsung, kendaraan pribadi juga diperbolehkan parkir Hingga Di KIPP Bersama tetap mengikuti rambu dan arah petugas.

Hingga Di Itu, Troy juga meminta seluruh pengunjung menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan IKN, termasuk tidak merokok Hingga area umum, membuang sampah Hingga tempatnya, serta menjaga fasilitas umum dan tanaman.

Ia menegaskan praktik pungli Di bentuk apapun, baik pungutan Untuk masuk kawasan hingga parkir tidak resmi, adalah tindakan ilegal.

“Tidak ada pungutan apapun Untuk Komunitas yang ingin berkunjung Hingga KIPP Hingga IKN. Laporkan kepada kami jika Merasakan pungutan pembohong Hingga lapangan!” tegas dia.

IKN Juga Dibayangi Prostitusi Online

Selain pungli, kawasan IKN juga dibayangi masalah prostitusi online. Menko Pemberdayaan Komunitas (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin Justru terkejut ketika mendengar ada laporan tentang banyaknya pekerja seks komersial (PSK) Hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Cak Imin mengaku Berencana mengecek informasi tersebut. “Waduh, masa iya (banyak PSK)?” kata Cak Imin Hingga kompleks Dewan, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Cak Imin mengatakan maraknya PSK Hingga IKN merupakan hal yang gawat. Ketum PKB itu menegaskan Berencana mengecek langsung Hingga lokasi.

“Waduh, gawat, gawat, gawat, kok bisa gawat gitu, wah ini harus dicek ini, harus dicek,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pihak Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara sudah Menyimak adanya praktik prostitusi online atau daring Hingga Di Area IKN. Satpol PP Memperoleh laporan soal adanya prostitusi online ini Bersama Komunitas.

“Ada laporan praktik prostitusi Hingga Di Area IKN disampaikan Komunitas dan pemerintah desa setempat,” ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Bagenda Ali, dilansir Bersama Di, Minggu (25/5).

Pihaknya Lalu menindaklanjuti laporan Komunitas dan pemerintah desa Hingga Kecamatan Sepaku, Area administratif Kabupaten Penajam Paser Utara yang masuk Area IKN. Satpol PP setempat terus melakukan pengawasan dan penertiban Hingga Di kawasan IKN.

“Kami sudah lakukan pantauan Dari tiga bulan lalu Yang Terkait Bersama laporan adanya praktik prostitusi Hingga Di Area IKN,” jelasnya.

——–

Artikel selengkapnya bisa dibaca Hingga sini dan Hingga sini.

(wsw/wsw)