Pelabelan Bahaya BPA Di AMDK, Ditolak Korporasi-Diapresiasi Akademisi

Jakarta –

Badan Pengawas Perawatan dan Citarasa (BPOM) RI Menerbitkan Keputusan yang mengatur label bahaya BPA Di galon air minum Untuk kemasan (AMDK) Di bahan polikarbonat. Aturan ini menuai pro dan kontra Untuk berbagai pihak.

Salah satu perlawanan paling keras yang menentang regulasi pelabelan risiko Bisfenol A (BPA) Di galon AMDK diketahui datang Untuk salah satu asosiasi AMDK yang ketuanya adalah petinggi perusahaan multinasional. Justru, ia merupakan penguasa pangsa pasar terbesar AMDK botol, Cangkir plastik, dan galon polikarbonat berbahan Bisfenol A (BPA) Di Indonesia.

Untuk beberapa kesempatan, asosiasi tersebut kerap mengutarakan penolakan keras Yang Berhubungan Di regulasi ini. Penolakan ini menentang usulan pelabelan BPA, lantaran Di 40 tahun penggunaan galon guna ulang polikarbonat belum ada temuan masalah Keadaan akibat mengonsumsi AMDK tersebut.

Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perawatan dan Citarasa Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Ketahanan Pangan Olahan mengatur dua pasal tambahan Yang Berhubungan Di pelabelan risiko bahaya BPA Di kemasan AMDK, yaitu 48a dan 61a Di tenggat waktu transisi empat tahun Untuk produsen Sebagai melakukan penyesuaian.

Meski ada yang menentang, ada juga pihak lain yang mengapresiasi langkah BPOM.

“BPOM bisa memperkecil Kemungkinan paparan risiko BPA Lewat pemberian label Di kemasan Citarasa dan minuman,” kata Dekan Fakultas Pharma Universitas Airlangga Prof. Junadi Khotib Untuk keterangan tertulis, Selasa (23/7/2024).

“(Pelabelan) Itu Pada Untuk Pelatihan publik sekaligus bentuk perlindungan Sebagai masa Didepan anak-anak Indonesia,” sambungnya.

Adapun Indonesia menjadi satu Untuk segelintir Negeri Di dunia yang masih membolehkan penggunaan senyawa kimia BPA Sebagai kemasan air minum dan lainnya. Hal ini disinyalir terjadi akibat lobi dan perlawanan sengit yang dimotori Dari pengusaha AMDK multinasional, sebab BPA justru sudah dilarang dan diperketat Di banyak Negeri.

Bukti ketatnya peraturan dunia internasional Sebagai membatasi BPA terlihat Untuk pelarangan BPA Di kemasan Citarasa dan minuman Di 27 Negeri Untuk UE yang diumumkan tahun 2024 ini. UE juga sangat tegas meminta perusahaan melakukan transisi hanya Untuk waktu 18 hingga 36 bulan Sebagai mematuhi larangan ini.

Berbeda Di BPOM, lembaga ini cukup lunak Memberi waktu empat tahun kepada pengusaha AMDK Sebagai ikut regulasi pelabelan kemasan galon BPA. Lunaknya Keputusan Di Indonesia dinilai bertolak Di Di temuan uji Perpindahan Penduduk BPOM Di AMDK galon polikarbonat yang justru menghasilkan temuan yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan uji Perpindahan Penduduk BPOM Di AMDK galon polikarbonat (PC) sepanjang tahun 2021-2022, ditemukan 3,4 persen sampel Di sarana peredaran tidak memenuhi syarat batas maksimal Perpindahan Penduduk BPA yang dipatok BPOM: yakni 0,6 bpj (Pada per juta).

Lalu ada 46,97 persen sampel Di sarana peredaran dan 30,91 persen sampel Di sarana produksi yang dikategorikan ‘mengkhawatirkan’ atau Perpindahan Penduduk BPA-nya berada Di kisaran 0,05 bpj sampai 0,6 bpj. Ditemukan pula 5 persen Di sarana produksi (galon Terbaru) dan 8,67 persen Di sarana peredaran yang dikategorikan ‘berisiko Pada Keadaan’ Sebab Perpindahan Penduduk BPA-nya berada Di atas 0,01 bpj.

Tetapi, Keputusan Indonesia yang sangat lunak ini bukan sesuatu yang aneh Sebab hal serupa juga terjadi Di Amerika Serikat. Diketahui, lobi industri Di AS cukup kuat. Meski ada lebih Untuk 100 publikasi Studi tentang bahaya BPA, Food and Drug Administration (FDA) masih belum meregulasi kemasan BPA Sebab Mengkaji dua hasil Kajian pro-BPA yang justru didanai Dari grup industri kimia yang tidak netral.

Di tahun 2023, Otoritas Perlindungan Ketahanan Pangan Eropa (EFSA) secara signifikan menurunkan batas aman paparan BPA, Menunjukkan komitmen Pada standar Perlindungan yang lebih ketat. Tetapi, keputusan ini Berusaha Mengatasi penolakan Untuk kelompok industri, yang mengindikasikan adanya upaya lobi Sebagai melonggarkan standar tersebut.

Masalah-masalah ini mencerminkan pola kelambanan regulasi dan pengaruh industri yang mirip Di temuan investigasi Washington Post tahun 2009. Situasi ini menekankan perlunya kewaspadaan dan advokasi berkelanjutan Sebagai memastikan bahwa kepentingan Keadaan Kelompok diprioritaskan Di atas tekanan industri.