Pemerintah Berencana Bebaskan Bea Masuk Produk Impor Alat Pertanian

JAKARTA – Wakil Pembantu Pemimpin Negara (Wamen) Penanaman Modal Yuliot mengungkapkan, pemerintah berencana Menyediakan fasilitas pembebasan bea masuk Sebagai Produk Impor mesin dan peralatan Pertanian. Keputusan itu dinilai perlu Sebagai mendukung Inisiatif ketahanan Ketahanan Pangan dan energi.

Pembebasan bea masuk Produk Impor Di sektor Pertanian tersebut Akansegera diberikan Sebagai mendukung mekanisasi Pertanian Di rangka ketahanan Ketahanan Pangan dan energi. Kebutuhan alat dan mesin Pertanian itu Sebagai mendukung Inisiatif seperti Pembuatan perkebunan tebu terintegrasi Bersama industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik Di Merauke.

“Fasilitas importasi mesin peralatan Sebagai sektor Pertanian itu kan tidak ada. (Pada) ini harus Lewat mekanisme normal, bayar bea masuk. Padahal kebutuhan kita Hingga Didepan khususnya Sebagai Pembuatan ketahanan Ketahanan Pangan dan ketahanan energi itu, perlu sektor Pertanian kita masukkan sebagai sektor yang Merasakan fasilitas,” ujar Yuliot Di keterangan resminya, Sabtu (20/7/2024).

Yuliot juga membeberkan perkembangan Penanaman Modal perkebunan tebu dan industri gula Di Merauke. Pada ini, kata dia, Pembuatan kluster 3 Di lahan tebu seluas 2 juta hektare (ha) Di Kabupaten Merauke itu terus berjalan.

“Pembangunan industri gula kluster 3 ini direncanakan ada 5 pabrik yang Akansegera dibangun dan terintegrasi Bersama bioetanol. Pada ini sudah disiapkan infrastruktur dan pendanaan Bersama pelaku usaha Di Kabupaten Merauke.

Samping Itu, juga telah dibangun Pusat Studi Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama Bersama Sugar Research Australia (SRA). Total Penanaman Modal perkebunan tebu terintegrasi Di swasembada gula dan bioetanol kluster 3 Di Merauke ini rencananya mencapai USD5,62 miliar atau setara Rp83,27 triliun.

Penanaman Modal tersebut terdiri Di perkebunan tebu Bersama Ilmu Pengetahuan mekanisasi Pertanian sebesar Rp29,2 triliun, pembangunan 5 pabrik gula dan bioetanol sebanyak Rp53,8 triliun, pembangunan pusat pelatihan sumber daya manusia senilai Rp120 miliar, dan pembangunan fasilitas Kajian dan Perkembangan mencapai Rp150 miliar per tahun.