Raker Bersama Banggar Dewan Perwakilan Rakyat, Menko Polkam Usul Tambahan Dana Rp3 Triliun

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Koordinator Politik, Hukum, dan Perlindungan (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan Dana sebesar Rp3 triliun. Tambahan Dana tersebut Sebagai menjalankan Inisiatif yang telah dicanangkan.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan Pada Diskusi Kerja (Raker) Bersama Badan Dana (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk Diskusi tersebut, Budi Gunawan bersama tujuh Pejabat Tingginegara Koordinator (Menko) Pembantu Presiden Kerja Merah Putih mengusulkan tambahan Dana Sebagai Tahun Dana (TA) 2025.

Hadir Untuk Diskusi tersebut, tujuh Menko Di lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Ham, Perpindahan Penduduk, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Samping Itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Komunitas (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, dan Menko Ketahanan Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

“Bersama beban tugas yang Lebihterus berat tanpa Pemberian Dana yang memadai hal tersebut Berencana sulit Sebagai direalisasikan,” ujarnya, Senin (2/12/2024).

Budi Gunawan mencontohkan, Pada ini Hingga Kemenko Polkam tidak ada ruang command center yang terkoneksi Bersama kementerian dan lembaga Sebagai Meninjau segala permasalahan secara langsung. Sambil penanganan Permasalahan Polkam Untuk menjaga stabilitas politik dan Perlindungan nasional sangat membutuhkan Kelajuan Hingga Untuk koordinasi, sinergi, dan eksekusi Hingga lapangan.

“Samping Itu belum ada platform big data yang bisa menangani pengaduan Komunitas (dumas) yang jumlahnya Hingga Kemenko Polkam sangat banyak mencapai puluhan ribu. Agar banyak laporan yang tidak tertangani Bersama baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi Komunitas Pada kinerja pemerintah,” katanya.

Usulan penambahan Dana ini dilakukan menyusul perubahan nomenklatur kementerian Pembantu Presiden Kerja Merah Putih yang menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan Dana Sebagai 2025 yaitu, Setelahnya Itu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Perlindungan (Kemenko Polkam) meminta tambahan Dana sebesar Rp3 triliun.