Serasi atau Kontradiktif Untuk Wisata?

Wacana legalisasi kasino kembali menyeruak Di Indonesia Sesudah Thailand dan Uni Emirat Arab mulai memberi lampu hijau Untuk kasino Di negaranya.

Legalisasi kasino dilakukan Untuk Memperbaiki Pendapatan Negeri Bukan Pajak Lainnya (PNBP) dan Memikat pundi-pundi uang Untuk wisatawan. Thailand meniru Singapura yang sukses Di Marina Bay Sands, menambah 19 juta wisatawan hanya Untuk 5 tahun pertama. Akan Tetapi bukan berarti legalisasi kasino berjalan sukses.

“Tapi, mari belajar Untuk Makau. Dijuluki Las Vegas-nya Asia, Makau pernah mencetak pendapatan USD 45 miliar Untuk kasino (2013). Tapi ketika Wabah Dunia Menyapu dan China membatasi arus wisatawan, ekonomi Makau kolaps, 80 persen PDB-nya ambruk Sebab terlalu tergantung Di judi. Kini, mereka kesulitan diversifikasi Wisata Internasional. Kita juga bisa lihat Kepulauan Mariana Utara (CNMI). Sempat Merasakan ‘boom’ Sebab satu kasino besar, tapi Di 2021 bangkrut Sebab Penyalahgunaan Jabatan, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan ekonomi tunggal,” ujar Dewan Pakar GSN Bidang Wisata Internasional Taufan Rahmadi Untuk pernyataan, Minggu (18/5/2025).

Indonesia, lanjut Taufan tidak perlu mengorbankan jati diri Kebiasaan Global hanya Untuk mengejar PNBP yang terkesan instan Di membolehkan kasino.

“Kita punya modal luar biasa, 4 Untuk 6 elemen terbesar daya tarik wisata Dunia, yaitu Kebiasaan Global, spiritualitas, alam, dan hospitality. Wisata Internasional berkualitas adalah soal otentisitas dan Sustainability, bukan soal glamor atau hiburan semu. Kita butuh Aturan fiskal yang in the soul of the nation, bukan sekadar out of the box,” ujarnya.

Di Di Yang Sama, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai pemerintah bisa mempelajari Aturan Di Negeri mayoritas Muslim lain seperti UEA dan Malaysia Untuk kajian melegalkan kasino Untuk Memperbaiki devisa Negeri. Hikmahanto meminta pemerintah membuka mata, termasuk membuat asesmen tentang tiga hal penting Yang Terkait Di kasino.

UEA membentuk Badan Pengatur ‘Permainan Komersial’ Foto: DW (News)

Hal pertama dikatakan soal perputaran uang Yang Terkait Di judi online yang berdasarkan temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat besar Di Kamboja dan Myanmar.

“Yang kedua adalah apakah memang bisa rakyat kita yang katanya mayoritas beragama Islam, terus sangat beragama, Untuk melepaskan diri Untuk judi? Ternyata kan tidak,” ujar dia diberitakan Antara.

Sedangkan asesmen ketiga dia sebut soal masalah penegakan hukum. Pemerintah dikatakan beberapa kali berniat memberantas korporasi judi daring tetapi yang menjadi masalah lokasinya berada Di Kamboja dan Myanmar yang memang melegalkan kasino.

“Nah kalau misalnya tiga hal ini Sesudah dilakukan asesmen dan menurut kita tidak bisa diselesaikan, bukan tidak Mungkin Saja kalau pemerintah memutuskan Untuk buat kasino tapi Di kawasan tertentu saja, seperti kawasan ekonomi khusus Di Genting, Malaysia atau Di Singapura juga ada. Tapi, Untuk warga Singapura kalau mereka mau berjudi Di situ, mereka harus ada syarat ketat,” ucapnya.

Genting Highlands, Malaysia (Photo by MOHD RASFAN/AFP via Getty Images) Foto: AFP/Getty Images/Mohd Rasfan

Hikmahanto mengingatkan Indonesia memang Negeri Muslim tetapi Karya judinya masih tinggi. Dia juga menyinggung Karya judi pernah dilegalkan Di Ali Sadikin Di menjabat Gubernur DKI Jakarta.

“Waktu itu Sesudah Itu juga kita ada Porkas, ada SDSB, itu kan sebenarnya juga bentuk-bentuk seperti itu. Nah tapi sekarang kita cuma lokalisir saja dan penggunaan dananya nanti misalnya Untuk Pajak Lainnya yang dihasilkan dan lain sebagainya,” ucapnya.

“Tapi tentu dana tersebut Untuk kepentingan yang tidak menyentuh, katakanlah hal-hal yang Yang Terkait Di Di agama dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Uni Emirat Arab yang mengharamkan judi dikatakan membuka kasino Di membangun kawasan ekonomi khusus. Dia menyebut bila akhirnya Indonesia berkompromi Untuk membuka kasino Di kawasan ekonomi khusus, pemerintah diminta berani Membahas Aturan itu Di tetap fokus memberantas judi daring yang merugikan rakyat kecil.

“Di ini yang kita dengar sangat menyakitkan dan miris. Mereka yang bekerja Di perusahaan-perusahaan judi online disiksa Di Kamboja dan lain sebagainya, kita tidak ada kendali,” ujar Hikmahanto.

“Sudah mereka keluar masuk secara ilegal, ditambah melakukan perbuatan yang tidak baik Untuk warga Negeri kita. Dan tiba-tiba kalau mereka disiksa kita harus membantu mereka Untuk Menerbitkan uang. Kan tidak benar juga kalau seperti begitu,” katanya lagi.

Bagaimana menurut travelers? Perlu ada Genting atau Las Vegas ala-ala Di Indonesia?

(ddn/ddn)