Statusnya Bukan Ormas, MUI Kaji Kemungkinan Bisa Kelola Tambang

JAKARTA – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar mengakui, pihaknya Di mengkaji kemungkinan Sebagai turut mengelola usaha pertambangan Bersama pemerintah. Hal utama yang dikaji ialah definisi MUI apakah masuk Di kategori organisasi Komunitas (ormas) keagamaan, dan berhak Merasakan izin usaha tambang atau tidak.

“Masih mau kita lihat dulu, apakah MUI itu ormas bukan, itu ya. Lantaran MUI itu kan konfederasi,” ujar Anwar kepada wartawan dikutip, Junat (26/7/2024).

Lalu, dia membandingkan status MUI Bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. PBNU dan PP Muhammadiyah sudah bisa langsung mengajukan konsesi tambang Lantaran memang berstatus ormas keagamaan.

“Kalau NU kan Ormas, Muhammadiyah Ormas. Nah MUI ini kumpulan Bersama ormas-ormas ini, gitu loh. Maka definisinya ini kena atau enggak MUI itu,” kata Anwar.

Sebagai diketahui,Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan terbaru mengenai izin usaha tambang Untuk ormas keagamaan. Aturan tersebut diatur Untuk Peraturan Pemimpin Negara (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemimpin Negara Nomor 70 tentang Pengalokasian Lahan Untuk Penataan Penanaman Modal Asing.

“Untuk rangka peningkatan Kesejajaran Komunitas, WIUPK yang berasal Bersama Daerah Mantan PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki Bersama Organisasi Kemasyarakatan keagamaan,” bunyi Pasal 5A dikutip Bersama aturan tersebut.

Organisasi Kemasyarakatan keagamaan itu harus memenuhi kriteria dan Memperoleh organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan Kesejajaran Komunitas/umat. Penawaran izin usaha tambang itu berlaku Untuk jangka waktu 5 tahun Sebelum peraturan berlaku.

“Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud Di Ayat (1) berlaku Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku,” bunyi aturan tersebut.

Nantinya, Pembantu Pemimpin Negara Pembina Sektor mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada Pembantu Pemimpin Negara / kepala badan yang Melakukan urusan pemerintahan Ke bidang Penanaman Modal Asing/koordinasi penanaman modal selaku ketua Satuan Tugas. Berdasarkan WIUPK, ketua Satuan Tugas melakukan penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada Badan Usaha yang dimiliki Bersama Organisasi Kemasyarakatan keagamaan.

“Berdasarkan pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud Di ayat (2), Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan keagamaan mengajukan permohonan IUPK Melewati Sistem OSS,” bunyi aturan tersebut.

(maf)