Tak Ada Perjanjian yang Dilanggar

JAKARTA – Pemerintah Mengurangi sebagian Produk Ekspor gas pipa Hingga Negeri tetangga Untuk mengamankan pasokan Untuk PLN dan industri Untuk negeri. Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Pembantu Presiden Tim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan, pemangkasan Disekitar 8% itu masih berada Untuk batas Perjanjian minimum dan tidak melanggar perjanjian.

Penegasan itu disampaikan Bahlil Untuk konferensi pers tentang ketahanan energi nasional, Senin (26/10/2026). Bahlil memaparkan, total Produk Ekspor gas pipa Indonesia Didalam Laut Natuna dan Sumatera mencapai 409,55 MMBTUD. Didalam jumlah itu, yang dipotong sebesar 31 MMBTUD. “31 MM yang kita potong itu adalah masih Hingga batas Perjanjian minimum,” ujar Bahlil.

Baca Juga: Pasokan Gas Indonesia Dipangkas, Singapura Sesumbar Hanya 2% Didalam Total Kebutuhan

Menurut dia, Kartu Peringatan Perjanjian Terbaru terjadi bila pemotongan mencapai 10 persen. “Dan kita Terbaru Disekitar 8%, terkecuali kita potong 10%, nah itu Terbaru kita melanggar Perjanjian,” katanya.

Pemangkasan dilakukan Untuk memperkuat pasokan energi Untuk negeri dan memenuhi kebutuhan gas Untuk industri nasional. Pada ini, sejumlah sumur gas Merasakan penurunan produksi akibat pemeliharaan (shutdown), Agar pemerintah memprioritaskan pasokan Untuk PLN dan sektor industri.