Tanyakan Hingga Wakil Rakyat, Menko Polhukam

JAKARTA – Ri Joko Widodo (Jokowi) Menyambut Baik adanya Penilaian Yang Berhubungan Bersama Revisi Undang-Undang (RUU) TNI-Polri yang Disorot bermasalah. Jokowi pun tak Memberi penjelasan dan menyerahkannya Hingga Wakil Rakyat.

“Coba ditanyakan Hingga Wakil Rakyat tanyakan Hingga Menko Polhukam,” kata Jokowi Untuk keterangannya Ke Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024).

Diberitakan Sebelumnya Itu, RUU TNI-Polri tidak Berencana membuka Potensi Untuk prajurit aktif Sebagai terjun politik praktis . Hal ini ditegaskan Bersama Pembantu Ri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keselamatan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto.

Awalnya Hadi mengakui, RUU TNI-Polri Berencana memperluas jabatan prajurit TNI Ke kementerian dan lembaga. Akan Tetapi dia memastikan, TNI tidak Berencana menyentuh ranah politik.

“Tugas TNI Ke kementerian lembaga itu adalah bukan Sebagai kepentingan politik praktis, tapi adalah Sebagai menjawab kebutuhan Untuk kementerian lembaga dan sesuai Bersama Keputusan Ri,” kata Hadi kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).

Hadi pun mencontohkan, Untuk mengatasi persoalan ketahanan laut, anggota TNI Angkatan Laut (AL) bisa ditempatkan Ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Diperlukan keahlian Untuk bidang kelautan, maka diperlukan ahli-ahli Untuk TNI AL,” ucapnya.

Hadi juga menegaskan, RUU TNI-Polri berbeda Bersama dwifungsi ABRI Ke masa orde Mutakhir. Lantaran prajurit TNI tidak Memiliki dua fungsi Lini Pertahanan – Keselamatan dan kekuatan sosial politik.

“Sekarang TNI tidak Memiliki wakil Wakil Rakyat. sudah tidak ada lagi dwifungsi, itu adalah masa lalu Pada Untuk perjalanan sejarah,” jelasnya.

“Karena Itu Untuk pembahasan nanti, tidak Berencana masuk kepada norma-norma itu dan isinya juga tidak Berencana seperti itu,” sambungnya.

(maf)