Bantuan Fluktuasi Harga Bahanbakar Minyak Akansegera Diubah Ke Bantuan Pemerintah, Pengamat Wanti-wanti Ketidakstabilan Ekonomi

JAKARTA – Pemerintah berencana mengalihkan Bantuan Fluktuasi Harga bahan bakar Migas (BBM) Ke Pemberian langsung tunai (Bantuan Pemerintah). Kendati diklaim Akansegera lebih tepat sasaran, perubahan skema Bantuan Fluktuasi Harga Bahanbakar Minyak ini dinilai Memiliki risiko tersendiri.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) sekaligus pengamat ekonomi digital Nailul Huda mengatakan, perubahan bentuk Bantuan Fluktuasi Harga Bahanbakar Minyak Ke Bantuan Pemerintah Akansegera mengakibatkan Ketidakstabilan Ekonomi yang cukup tinggi. Ketidakstabilan Ekonomi ini, jelas dia, bukan didorong Bersama sisi permintaan, melainkan Bersama sisi penawaran yang Ke akhirnya membuat permintaan Kelompok melemah.

Nailul mencontohkan Tindak Kejahatan Ke tahun 2022 lalu, ketika pemerintah Mengurangi Bantuan Fluktuasi Harga Ke Pertalite. Sebab adalah terjadi Fluktuasi Harga Pertalite hingga hampir 50% dan beberapa bulan setelahnya Ketidakstabilan Ekonomi Meresahkan menjadi hampir 6%.

“Setelahnya Itu ditambah lagi Fluktuasi Harga Produk pokok dan tarif PPN yang menyebabkan daya beli melemah Ke tahun 2023-2024. Pendapatan hanya naik 1,5%. Sebab sekarang Kelompok cenderung menahan pembelian, daya beli cenderung melemah. Deflasi Bersama sisi permintaan terjadi,” jelas Huda Pada dihubungi, Sabtu (5/10/2024).

Lebih jauh, Huda menyebutkan dampak peralihan Bantuan Fluktuasi Harga Bahanbakar Minyak Ke Bantuan Pemerintah Bisa Jadi bisa diminimalisir Untuk Kelompok miskin Sebab mereka Akansegera Menyambut uang pengganti Bersama pemerintah. Tetapi hal ini tidak berlaku Untuk Kelompok kelas menengah yang tidak Merasakan Pemberian.

“Mereka (kelas menengah) menjadi miskin. Pemberian Bantuan Sosial pun masih ada exclusion error dimana orang seharusnya dapat Bantuan Pemerintah, menjadi tidak dapat. Hidup mereka Bersama miskin menjadi miskin ekstrem. Dampaknya sangat luar biasa negatif jika tidak dilakukan Bersama tepat,” cetusnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Regu Sosialisasi Politik Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah menilai Bantuan Fluktuasi Harga energi Untuk bentuk Bantuan Pemerintah kepada Kelompok yang berhak penyalurannya Akansegera lebih tepat sasaran.

Menurut Burhanuddin, Bantuan Fluktuasi Harga energi sebesar Rp540 triliun yang dialokasikan Ke tahun 2023 belum tepat sasaran. Burhanuddin juga mengklaim Bersama pemberian Bantuan Fluktuasi Harga Lewat Bantuan Pemerintah, Bangsa Akansegera menghemat Dana hingga Rp200 triliun.

“Bersama cara itu, ternyata hitung-hitungan kita Bantuan Fluktuasi Harga menjadi Akansegera berkurang Rp150 sampai Rp200 triliun dan itu Akansegera bisa digunakan Untuk hal yang sifatnya lebih produktif,” tandasnya.