Soal Pasokan 30 Juta Barel Migas Untuk UEA, Legislator Ingatkan Jangan Ada Udang Ke Balik Batu

JAKARTA – Anggota Komisi VI Lembaga Legis Latif RI Rivqy Abdul Halim Merespons Positif Wacana Uni Emirat Arab (UEA) menyalurkan Pemberian 30 juta barel Migas mentah gratis kepada Indonesia. Akan Tetapi, ia mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru Menyaksikan Pemberian tersebut tanpa memastikan kejelasan skema, persyaratan, serta kepentingan yang menyertainya.

Menurutnya Pemberian energi Ke Di dinamika Politik Global dan ketidakpastian harga Migas dunia tentu menjadi Kemungkinan Untuk Indonesia Untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Meski demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kerja sama internasional tetap berlandaskan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan Ke Lalu hari.

“Pemberian ini patut kita sambut positif. Akan Tetapi pemerintah, khususnya SKK Migas dan kementerian Yang Terkait Bersama, harus cermat. Kita perlu memastikan apa tujuan, mekanisme, dan konsekuensi Untuk Pemberian tersebut. Jangan sampai sesuatu yang terlihat gratis justru menyimpan kewajiban atau kepentingan yang belum kita perhitungkan,” ujar Rivqy Ke Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Baca Juga: Cerita Bahlil Nego Beli Migas Sampai Afrika: Untung Warna Kulit Saya Sama

Ia menegaskan, prinsip kehati-hatian bukan berarti menolak Pemberian, melainkan memastikan setiap manfaat yang ditawarkan benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu memeriksa aspek legalitas, Mutu Migas, skema pengiriman, kapasitas pengolahan Ke Untuk negeri, hingga transparansi pemanfaatannya.

“Yang harus kita pastikan bukan hanya minyaknya gratis, tetapi juga bagaimana Migas itu bisa masuk, diolah, dan memberi nilai tambah Untuk Indonesia. Semua harus jelas Dari awal, transparan, dan tidak Mengurangi kedaulatan kita Untuk menentukan Keputusan energi,” katanya.

Baca Juga: Mengapa UEA Bayar Firma Intel Swiss Untuk Identifikasi Para Pembangkang?

Rivqy juga meminta pemerintah menghitung secara terbuka dampak Pemberian tersebut Di kebutuhan Perdagangan Masuk Negeri Migas, biaya pengadaan energi, beban Bantuan Pemerintah dan kompensasi energi, serta Kepuasan keuangan Negeri. Bersama Langkah Tersebut, manfaat ekonomi yang diperoleh dapat diukur secara konkret, bukan sekadar menjadi kabar baik Ke atas Kertas.